JEDDAH –  Menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji 1447 Hijriah, Satgas Haji memperkuat perlindungan terhadap jemaah Indonesia melalui peningkatan koordinasi dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dengan perwakilan Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin 1 Juni 2026.

Pertemuan dihadiri Kepala Biro Kerja Sama Internasional PSS Arab Saudi Brigjen Muhammad Al Qohtoni beserta jajaran. Dari pihak Indonesia hadir Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Brigjen Pol Untung Widyatmoko, Atase Polri KBRI Riyadh Kombes Pol Bambang Yudhantara Salamun dan personel pendukung lainnya.

Dalam pertemuan itu, Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi atas dukungan pelayanan dan pengamanan selama penyelenggaraan haji tahun ini.

Menurutnya, dukungan tersebut membuat jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib dan khusyuk.

Wakapolri juga menegaskan komitmen memperkuat koordinasi antara Satgas Haji, Kementerian Haji dan Umrah RI serta kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan haji yang aman dan memberikan perlindungan maksimal bagi jemaah Indonesia.

Indonesia dan Arab Saudi sepakat melanjutkan penguatan kerja sama, khususnya dalam bidang pengamanan, perlindungan warga negara, pertukaran pengalaman serta peningkatan kualitas pelayanan jemaah.

Kerja sama itu mencakup peningkatan koordinasi, pertukaran informasi, penguatan kapasitas kelembagaan hingga pemanfaatan teknologi dalam tata kelola dan pengamanan penyelenggaraan haji.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan jemaah sejak proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci hingga kepulangan ke Indonesia.

Selain membahas pelaksanaan haji tahun ini, kedua pihak juga bertukar pengalaman terkait pengelolaan keamanan dan pelayanan jemaah dalam skala besar.

Pengalaman Arab Saudi dalam mengelola jutaan jemaah dari berbagai negara dengan dukungan teknologi modern dinilai menjadi referensi penting bagi peningkatan tata kelola kegiatan berskala besar di Indonesia.

Kepala Biro Kerja Sama Internasional PSS Arab Saudi Brigjen Muhammad Al Qohtoni mengatakan Indonesia merupakan mitra strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang menunjukkan kerja sama baik dalam mendukung kelancaran pelayanan jemaah.

PSS Arab Saudi juga menilai pelaksanaan haji tahun ini berjalan baik berkat optimalisasi personel, penguatan koordinasi dan pemanfaatan teknologi dalam sistem pengamanan serta pelayanan jemaah.

29 Laporan Polisi Ditangani

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum evaluasi pelaksanaan haji 2026 sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan, pengamanan dan perlindungan jemaah pada musim haji berikutnya.

Evaluasi menunjukkan pentingnya koordinasi lintas instansi, optimalisasi teknologi dan pengawasan berkelanjutan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan jutaan jemaah dari berbagai negara.

Satgas Haji yang dibentuk bersama Kementerian Haji dan Umrah RI selama ini menjalankan berbagai langkah pengawasan, pencegahan hingga penanganan persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji.

Data Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah 2026 hingga 29 Mei 2026 mencatat sebanyak 29 laporan polisi dan 30 laporan informasi telah ditangani.

Dari penanganan tersebut, aparat menetapkan 26 tersangka dengan jumlah korban mencapai 550 orang.

Total kerugian masyarakat akibat berbagai kasus penyelenggaraan haji tercatat mencapai Rp21,7 miliar.

Penanganan perkara dilakukan melalui sinergi Dittipidter Bareskrim Polri bersama jajaran polda di berbagai daerah.

Selain penegakan hukum, Satgas Haji juga melakukan langkah pencegahan melalui edukasi masyarakat, pengawasan keberangkatan jemaah dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga untuk mencegah praktik haji nonprosedural maupun penipuan berkedok perjalanan ibadah.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan evaluasi pelaksanaan haji tahun ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan jemaah Indonesia.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan sistem perlindungan yang semakin kuat, adaptif dan terintegrasi.

Ia menegaskan penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi masyarakat serta sinergi antara Satgas Haji, Kementerian Haji dan Umrah RI, perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi dan otoritas Arab Saudi menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan kenyamanan jemaah.

Polri memastikan akan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji serta memperkuat perlindungan warga negara Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.