kupasbengkulu.com, Kota Bengkulu – Rupanya jauh-jauh hari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu telah memikirkan rencana pemotongan honor Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bengkulu. Namun, permasalah tersebut banyak polemik, diantara DPRD Kota Bengkulu masih banyak bertolak belakang.

Seperti ketua DPRD Kota Bengkulu, Erna Sari Dewi dan Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Maghdaliansi. Kedua srikandi cantik ini, ada yang menyetujui dengan syarat dan ada yang tak menyetujui sama sekali.

Menurut Erna, adanya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tersebut akan bermanfaat untuk seluruh PNS yang ada di Kota Bengkulu. Manfaat tersebut yakni adanya pemerataan untuk seluruh PNS dan akan meningkatnya kualitas kerja seluruh PNS.

“Ya saya mendukung dengan adanya program tersebut. Pertama adanya pemerataan bagi PNS dan meningkatnya kualitas kerja PNS,” kata Erna.

Jadi, lanjut Erna, fungsi TPP adalah untuk pemerataan PNS sesuai dengan tingkatannya. Justru dengan adanya TPP ini, PNS masih bisa mendapatkan yang sebelumnya tidak merata dan akan merata di seluruh SKPD yang ada di Kota Bengkulu.

“Sebelumnya tidak seluruhnya mendapatkan tunjangan kerja dan hanya beberapa saja yakni yang hanya dibebani kerja saja. Tetapi saat ini di Kota Bengkulu hanya ada enam SKPD saja yang mendapat beban kerja,” ungkapnya.

Untuk itu, kedepannya seluruh PNS kedepannya akan berikan beban kerja, sebab ini bakal menjadi nilai tambah bagi Pemerintah Kota Bengkulu yakni pemerataan, adanya peningkatan kualitas. Sehingga tidak ada satupun dari PNS yang tak dibebankan kerja baik di SKPD manapun.

“Kalau PNSnya rajin masuk kerja dan juga pencapaian daya kerjanya itu akan menjadi tolak ukur. Kalau absennya telat satu jam maka akan dipotong dan semua akan diatur. Tetapi kalau memang pencapainnya lebih bagus salam satu tahun itu akan lebih besar,” ujarnya.

Oleh sebab itu, DPRD kota Bengkulu juga akan mencanangkan absen sidik jari secara merata di SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, agar seluruh PNS bisa diketahui pencapain kerjanya seperti apa.

“Di tahun 2016 nantinya semua di SKPD akan diberlakukan absen print the print dan sekarang sudah canggih menggunakan handphone sudah terhubung dia. Untuk anggaran kita akan usahakan,” tutupnya.

Sementara itu, berbeda halnya dengan pendapat Magdaliansi yang tak menyetujui pemotongan gaji tersebut. Sebab, hal ini akan membuat seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu tak semangat untuk bekerja.

“Ya kalau kami dari Komisi I keberatan dan sangat-sangat menolak kebijakan pemerintah untuk memotong honor-honor dan beban kerja para PNS,” kata Maghdaliansi.

Menurutnya, dari hasil survei di Kota-kota lain hanya dilihat dari beban kerjanya dan semakin banyak beban kerja yang mereka lakukan maka akan sebanyak bonus yang mereka dapatkan. Sehingga hal ini bisa menunjang kinerja mereka.

“Kan kasihan kalau memang adanya pemotongan yang dilakukan Pemerintah Kota. Seharusnya yang selama ini sudah dibayar tinggal dilanjutkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kan tidak harus dipotong-potong,” jelasnya.(dex)