kupasbengkulu.com – Saat penyampaiannya mengenai tindak pidana korupsi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota dewan baru, yang digelar di salah satu hotel di Kota Bengkulu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu Wito menjelaskan, tindak pidana korupsi di Indonesia kian menjalar dan menjadi sebuah fenomena. Bahkan World Bank pernah menyebutnya dengan istilah ‘The Cancer of Corruption’ dan mengindentifikasi korupsi di Indonesia dengan tipologi grand corruption dalam bentuk elit.
Korupsi oleh pejabat publik tersebut kian kentara dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi yang menciduk anggota dewan maupun kepala daerah. Ada lima tindak pidana korupsi yang marak di Indonesia dan urutan pertama berupa suap kepada anggota DPR/DPRD untuk mempengaruhi produk legeslasi.
“Selama saya bertugas kasus suap anggota dewan ini, memang banyak dan tidak menutup kemungkinan terjadi di Bengkulu. Karenanya, sesaat setelah dilantik anggota dewan ini dipaparkan terlebih dahulu agar jangan korupsi,” kata Wito, Kamis (18/9/2014).
Sementara, empat jenis korupsi yang juga populer di Indonesia. Berupa suap pejabat negara/daerah untuk mempengaruhi kebijakan publik, suap kepada lembaga peradilan untuk mempengaruhi keputusan terhadap suatu kasus, suap kepada bank central untuk mempengaruhi kebijakan moneter, serta sumbangan kampanye ilegal untuk partai politik.(beb)