illustrasi kemiskinan di Bengkulu

illustrasi kemiskinan di Bengkulu

kupasbengkulu.com – Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas BPS) Tahun 2013, diketahui Kabupaten Kaur menjadi kabupaten termiskin se Provinsi Bengkulu.

Dari peta sebaran kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2013, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kaur berada di angka 23,25 persen.

“Berdasarkan Susenas BPS 2013, Kaur menjadi kabupaten termiskin, disusul Bengkulu Selatan dengan 22,59 persen dan Seluma dengan 21,84 persen,” ujar M. Rizki dari perwakilan Bappeda Provinsi Bengkulu, yang disampaikan dalam Workshop Media Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP), Rabu (29/07/2015).

Selanjutnya, daerah termiskin lainnya menyusul Kota Bengkulu dengan 21,51 persen, Rejang Lebong 18,48 persen, Kepahiang 16,13 persen, Bengkulu Utara 14,5 persen, Mukomuko 12,98 persen, Lebong 12,89 persen, dan Bengkulu Tengah 7,24 persen.

“Sebetulnya untuk Bengkulu Tengah secara real di lapangan memiliki banyak penduduk miskin. Namun karena kebanyakan penduduknya beralih ke Kota Bengkulu, sehingga angka kemiskinannya menurun dan di kota menjadi tinggi. Sehingga kita sarankan agar Bengkulu Tengah melakukan relokasi pekerja agar kembali lagi ke sana,” terangnya.

Sementara itu, berdasarka data rumah tangga kumuh perkotaan, Kota Bengkulu menduduki posisi pertama dengan 8,63 persen, disusul Kabupaten Rejang Lebong 10,46 persen, Bengkulu Selatan 12,39 persen, Bengkulu Utara 12,59 persen, Kaur 13,37 persen, Seluma 13,59 persen, Bengkulu Tengah 13,99 persen, Mukomuko 14,92 persen, Lebong 17,03 persen, dan Kepahiang 18,17 persen.

Sehingga untuk menanggulangi hal ini pemerintah akan menggunakan pola 100-0-100, artinya 100 persen air bersih bisa diakses masyarakat miskin, 0 persen wilayah kumuh, dan 100 persen akses sanitasi sehingga jangan ada lagi masyarakat yang tidak punya perlengkapan MCK (Mandi, Cuci, Kakus), dan pembuangan limbah.

“Sejauh ini pencapaian angka kemiskinan Provinsi Bengkulu selalu berada di bawah target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) atau dengan kata lain tidak pernah mencapai target,” katanya.

“Tahun 2014 target penurunan berkisar 17-16,75 persen, sedangkan angka yang dicapai adalah 17,09 persen sehingga perlu diturunkan paling tidak sebesar 0,9 persen untuk mencapai target RPJMD 2014,” demikian Rizki. (val)