salah satu kandang hewan di Taman Remaja yang rusak

Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Kepala Dinas Pertenakan Kota Bengkulu, Matriani Amran menyatakan sulitnya mengelola “Taman Remaja” terkendala kepemilikan lahan yang saat ini dikuasai Pemerintah Provinsi Bengkulu membuat pihaknya sulit begerak untuk melakukan pengembangan pembangunan.

(Dinas Peternakan Akui Taman Remaja Terburuk)

Dalam sesi wawancaranya melalui via telpon Martiani mengatakan kesulitan seperti lahan yang enggan dihibahkan ke Pemerintah Kota maka pihaknya tidak bisa berbuat banyak dan pengajuan untuk menghibahkan lahan tersebut telah dilakukan oleh Dinas Perternakan Kota Bengkul, namun hingga saat ini tak diperdulikan sama sekali.

(baca juga: Media Malaysia Sebut Kebun Binatang Taman Remaja Terburuk di Dunia)

“Kita akan mencoba lagi mengirimkan surat DPPKA untuk pelimpahan penguasaan lahan itu dari Provinsi dan dialihkan ke Pemda Kota dan sampai saat ini jawaban itu belum ada jawaban. Kami minta pengurusan untuk lahan itu untuk pemerintah Kota dan sekarang kita terbentur lahan dan kami mau lahan itu dialihkan,” kata Matriani.

Jadi dikatakan Martiani, pihaknya hanya bisa menganggarkan renovasi-renovasi yang berskala kecil saja. Sedangkan untuk skala pembaikan dan pembangunan yang lebih besar pihaknya tak berani dan juga terbentur dengan dana.

“Kalau memang mau merenovasi dengan skala besar Pemkotkan terkendala didana dan kita sendiri sudah menjajaki kepada pihak ketiga terbentur dikendala aset tadi unsur kepemilikan lahan. Kalau memang telah dilimpahkan ke Pemerintah Kotakan kita bisa berfikir untuk kedepannya,” ucapnya.

Sementara itu, dalam bebicara Pendapatan Asli Daerah, Dinas Perternakan mengutarakan bahwa di Taman Remaja tersebut tak bisa mendapatan pencapaian PAD yang ditargetkan mencapai Rp 100 juta lebih.

“PAD kita ada, kita setorkan dari karcis itu perorang Rp 2 ribu untuk anak-anak Rp 1000 itu disetorkan ke PAD. Pendapatan yang ditargetkan mencapai Rp 100 juta tetapi di lapangan kita tidak bisa mencapai pencapaian itu. Kemudian untuk anggaran APBD memang tidak ada di sana karena penyebabnya kepemilikan lahan itu masih dikuasai oleh Provinsi Bengkulu,” terangnya.(dex)