pembacaan pakta integritas oleh para PNS

kupasbengkulu.com – Sebanyak 1.107 pejabat eselon dua, tiga, dan empat di lingkungan pemerintahan Provinsi Bengkulu telah melakukan penandatanganan pakta integritas secara massal di lapangan Sport Centre Pantai Panjang Bengkulu.

Penandatanganan ini sebagai bukti kesiapan para birokrat untuk menjalankan pola pemerintahan yang bersih, khususnya selama masa pemerintahan Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, dan wakilnya Rohidin Mersyah.

Lantas, apa sebenarnya isi dari pakta integritas tersebut? Diketahui ada empat poin yang ditekankan untuk disepakati bersama. Berikut salinan pakta integritas pemerintahan Provinsi Bengkulu.

SAYA, (nama dan jabatan pegawai yang bersangkutan), MENYATAKAN :
1. TIDAK AKAN KORUPSI, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DALAM BENTUK APAPUN DAN BERPERAN AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASANNYA;
2. TIDAK AKAN MELAKUKAN KEGIATAN BISNIS KE DALAM ATAU PENYEBAB KONFLIK KEPENTINGAN TERHADAP KEWENANGAN YANG SAYA MILIKI;
3. TIDAK AKAN MELIBATKAN DIRI DALAM KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG;
4. TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN).
APABILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGUNDURKAN DIRI ATAU DIBERHENTIKAN DARI JABATAN.

Pakta integritas ini dibacakan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Provinsi Bengkulu, dan diikuti oleh seluruh pegawai yang hadir dalam acara tersebut. Sebagai penguat, pakta integritas ini juga menggunakan materai bernilai Rp 6.000 sebelum masing-masing dari mereka membubuhkan tanda tangan.

Kemudian turut menjadi saksi, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Amzjlian Rifai, dan tokoh nasional anti korupsi Mahfud MD.

“Ini sebuah komitmen yang tinggi, di mana cukup miris dan menjadi perhatian bahwa kita sekarang sering mendapat cemooh ‘lubuk kecik buayo galo’ (wilayahnya kecil, semua sifat orangnya seperti buaya). Ini tantangan kita mengubah imej tersebut,” ujar gubernur, Selasa (01/03/2016).

Menurutnya, langkah awal yang dilakukan adalah dengan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi serta berbagai konflik kepentingan. Dia meyakini untuk memulai ini semua awalnya mungkin terasa berat. Namun apabila dijalani dengan kesungguhan akan mendapatkan hasil yang positif.

“Ini bagian dari kontrak politik setidak-tidaknya lima tahun ke depan dan diharapkan ini jadi kultur. Terapkan ini dengan sungguh-sungguh, semoga ke depan menunjukkan perilaku selaras dengan isi pakta integritas. Harapan kita, kultur masyarakat seperti ini dapat terwujud,” terangnya.

Dia menambahkan seluruh pegawai juga harus siap dengan konsekuensi yang disepakati. Apabila melanggar isi pakta integritas, dengan jiwa ksatria harus siap mengundurkan diri dari jabatan.

“Ini adalah konsekuensi, tidak hanya berlaku kepada pegawai tapi juga gubernur dan wakil. Apabila melanggar, dengan ksatria akan mengajukan pengunduran diri. Ini adalah cara kita untuk berbuat bagi negara,” demikian gubernur. (val)