PWRI Bengkulu

PWRI Bengkulu

kupasbengkulu.com – Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, bersama unsur FKPD menggelar ramah tamah bersama veteran pejuang 45, Purnawirawan TNI/ Polri, Warakauri TNI/ Polri, Wredatama, dan tokoh masyarakat.

Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) mempertanyakan kinerja pemerintah terlebih dalam memanfaatkan sejumlah bangunan yang selama ini dianggap terbengkalai, seperti Mess Pemda, Persada Bung Karno, View Tower, dan terowongan yang menghubungkan Benteng Malborough menuju Pantai Panjang.

“Pemerintah kita ini pintar membangun, tapi tak cerdas memanfaatkan. Kita lihat saja banyak bangunan yang setelah dibangun, tapi terbengkalai,” ujar salah satu anggota PWRI Bengkulu, Asikin, Kamis (13/08/2015).

Selain itu, PWRI juga menyayangkan ketiadaan trotoar di sepanjang jalan dari Pekik Nyaring Bengkulu Tengah hingga perbatasan Kerkap. Hal ini mengakibatkan para pejalan kaki terkhusus anak sekolah harus bersaing dengan para pengemudi kendaraan yang lalu lalang di sepanjang area sekolah yang kebanyakan berada di pinggir jalan.

“Sebagai masukan, tolong pertimbangkan untuk membuat trotoar bagi pejalan kaki di sepanjang jalan menuju sekolah. Karena saya kebetulan berlokasi di sana dan sering melihat anak sekolah terpaksa harus berjalan di gorong-gorong karena takut tertabrak kendaraan,” lanjutnya.

Menanggapi hal itu, gubernur mengatakan terkait pembangunan trotoar Pemprov akan menindaklanjuti hal tersebut, mengingat juga kaitannya dengan anggaran.

“Pelebaran jalan yang saat ini sedang berlangsung mudah-mudahan sedikit membantu. Usulan pembangunan trotoar ini akan ditindaklanjuti,” kata Gubernur.

Gubernur juga berjanji Pemprov akan memaksimalkan pengelolaan View Tower, apalagi saat ini sudah di bawah pengawasan Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.

“Kalau untuk terowongan, itu sudah dilindungi Cagar Budaya Jambi, kita tidak berani lagi mengusulkan untuk digunakan secara umum,” lanjutnya.

Ditambahkan Asisten II Pemprov, Edy Waluyo, menjelaskan lelang pengelolaan Mess Pemda berdasarkan amanat Permendagri 27 Tahun 2010 sudah dibentuk panitia lelang. Pemprov menjanjikan di akhir bulan Agustus sudah ada pemenang lelang pengelolaan Mess Pemda.

“Mudah-mudahan akhir Agustus ini sudah ada pemenang lelang. Karena kalau menunggu makin lama, kita yang rugi karena biaya operasional satu bulan saja hampir Rp 20 juta untuk listrik, air, dan lain-lain,” demikian Edy. (val)