Salah satu rumah tak layak huni di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bengkulu Tengah, kupasbengkulu.com – Di usia yang ketujuh dan menjelang pergantian kepala daerah Kabupaten Bengkulu Tengah mulai bermunculan kritik pedas. Salah satu kritikan tersebut yakni belum adanya rumah dinas bupati hingga saat ini. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan kabupaten pemekaran lain di Provinsi Bengkulu.

Rumah dinas menurut masyarakat sangat penting karena hal tersebut merupakan icon kabupaten.

“Selaku masyarakat kami akan menyelami secara benar siapa calon bupati di daerah kami. Sehingga nantinya kami tidak akan salah pilih karena tebuai oleh janji-janji politik semata,” kata Bambang warga Kecamatan Karang Tinggi.

Menurut Bambang, seharusnya rumah dinas bupati sudah ada diusianya yang menginjak tujuh tahun lebih. Pentingnya rumah dinas bupati lanjutnya, agar bupati bisa menetap di daerah itu. Sehingga bisa mengetahui dan merasakan secara persis kondisi masyarakatnya.

“Berkaca di Kepahiang, diusinya ke 3 tahun saja sudah punya rumah dinas bupati dan kantor bupati serta DPRD yang megah. Ingat rumah dinas bupati dan kantor bupati itu lambang atau marwahnya suatu pemerintahan. Khususnya saya, tentu sangat kecewa atas kondisi di Benteng,” ujar Bambang.

Ditegaskan Bambang, jika alasanya belum adanya rumah dinas bupati karena pemerintahan saat ini lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Sejauh ini pembangunan di daerah itu juga tidak terlihat menyentuh masyarakat secara luas.

“Malahan di kabupaten lain jauh lebih maju pembangunannya walaupun sembari membangun rumah dinas bupatinya. Nah di Benteng, bangun rumah dinas tidak pembangunan infrastruktur sama saja,” tegasnya.

Diharapakan Bambang, dalam pemilihan bupati Februari 2017 nanti masyarakat di Benteng bisa memilah siapa yang mengerti kondisi Benteng dan memiliki keinginan untuk memajukannya. Meskipun demikian, Bambang tidak ingin mengarahkan siapa calon bupati yang dirinya maksud baik itu yang pantas dipilih maupun yang tak pantas dipilih.

“Ini kembali lagi kepada pilihan masing-masing, tapi saya hmbau masyarakat bisa memilih calon bupati yang benar-benar ingin memajukan Benteng, bukan hanya sekedar janji politik beleka. Contohnya saja, pengembalian lahan hibah perkantoran 30 persen sampai saat ini tidak ada kejelasannya. Ini suatu bukti nyata bagi masyarakat,” pungkas Bambang.

Penulis: Adek Ferizal