Beranda PENDIDIKAN Nasib Ratusan Murid SDN 62 Ditangan Walikota

Nasib Ratusan Murid SDN 62 Ditangan Walikota

0
Akibat belum tuntasnya sengketa lahan sekolah, murid SD 62 Kota Bengkulu terpaksa belajar di teras rumah warga sekitar.
Akibat belum tuntasnya sengketa lahan sekolah, murid SD 62 Kota Bengkulu terpaksa belajar di teras rumah warga sekitar.
Akibat belum tuntasnya sengketa lahan sekolah, murid SD 62 Kota Bengkulu terpaksa belajar di teras rumah warga sekitar.

kupasbengkulu.com – Pihak yang mengaku ahli waris lahan SDN 62 Kota Bengkulu atas nama Atiyah, yang beralamat di Jalan Rukun Nomor 39, Kelurahan Sawah Lebar menegaskan, saat ini mereka menunggu keputusan Walikota Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE, terkait ganti rugi lahan sekolah itu.

Dikatakan salah seorang ahli waris, Fisyahri persoalan yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut tidak akan selesai, apabila hanya ditangani oleh Sekretaris Daerah (Sesda) atau para asisten. Karenanya, Walikota harus turun tangan langsung.

“Kalau dengan Sesda dan Aasisten percuma saja, karena mereka tidak bisa memutuskan. Selama ini kami berurusan dengan mereka, tapi lihat, hingga kini tidak ada penyelesaian. Mereka hanya bisa mengulur waktu,” kata Fisyahri.

Menurut Fisyahri, para ahli waris sangat kooperatif dalam melakukan pendekatan untuk menyelesaikan sengketa lahan itu. Namun setelah sekian lama tidak ada titik temu. Sehingga mereka berinisiatif menyegel sekolah dengan memasang pagar seng disekeliling sekolah.

“Kami sudah mengingatkan peerintah sejak tahun lalu. Saat itu hanya menyegel dengan kunci gembok tapi kami buka karena kasihan melihat murid yang mau sekolah. Lagipula pada saat itu pemerintah berjanji akan menyelesaikan sengketa. Ternyata tidak selesai, pada awal tahun kami lakukan penyegelan lagi yang kemudian juga kami buka, akhirnya hingga kini belum ada penyelesaiannya,” ujar Fisyahri.

Ia mengatakan sebenarnya pihak ahli waris tidak mungkin melakukan pemagaran, apabila ada inisiatif pemerintah untuk menyelesaikannya. Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota pun telah melakukan pengukuran ulang.

“Pihak Polda Bengkulu pun mengakui bahwa lahan ini masih sah milik orang tua kami. Dewan pun sudah menganggarkan untuk pembayarannya, meskipun belum sesuai, tapi yang telah dianggarkan itu kan bisa dijadikan uang muka sebelum pelunasan,” sambungnya.

Fisyahri berpendapat jika belum ada penyelesaian dari Walikota, sekolah tersebut akan tetap ditutup. “Kalau persoalan ini tidak diselesaikan, artinya Walikota tidak peduli pada dunia pendidikan dan anak-anak yang sekolah disana,” pungkasnya.

Seperti diketahui usulan ganti rugi senilai Rp 5,6 miliar untuk lahan seluas 5.638 M2 yang kini merupakan lahan sekolah dan perumahan guru, namun hingga kini ganti rugi tersebut belum terealisasi.

Penyegelan sekolah ini merupakan kali ketiga. Penyegelan pertama dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan cara menggembok pagar sekolah, namun pada malam harinya langsung dibuka karena pemerintah kota berjanji akan melakukan upaya penyelesaian sengketa.

Merasa tidak ada titik temu, 6 bulan kemudian ahli waris pun kembali melakukan penyegelan kedua pada tanggal 27 Februari 2014. Penyegelan juga dilakukan dengan meggembok pagar dan memasang papan merk, karena pemerintah melakukan upaya mediasi gembok pun dibuka malam harinya.

Berdasarkan sejarahnya, sekolah tersebut dibangun pihak Dispendukbud Kota Bengkulu pada tahun 1984. Menurut pihak Dispendikbud pada saat itu lahan tersebut memang telah dihibahkan pemiliknya kepada Dispendik.(beb)