Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Calon Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, mengatakan, saat ini isu-isu terkait etnis tak lagi laku di Pilkada. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang terlanjur kecewa dengan pemimpin-pemimpin yang menang hanya karena latar belakang etnis atau kesukuan saja.

”Saya melakukan banyak kunjungan ke berbagai daerah di Provinsi Bengkulu. Ternyata, kalau yang pemimpin Bengkulu itu orang selatan, orang di utara banyak yang marah, katanya pembangunan cuma di selatan saja. Begitu pun kalau orang utara yang memimpin, malah orang selatan yang marah. Sedangkan kalau keduanya memimpin, masyarakat di luar daerah selatan dan utara yang marah. Ternyata konsep kesukuan sudah tidak laku lagi sekarang,” ujar Ridwan Mukti, Sabtu (18/04/2015).

Ridwan mengaku saat ini masyarakat sudah tertipu dengan konsep ‘Putera Daerah’. Hal ini nyatanya telah dibuktikan oleh Joko Widodo sebelum menjadi Presiden RI. Jokowi yang notabene adalah orang Jawa, didukung dan akhirnya menjadi Gubernur DKI Jakarta, bersaing dengan Fauzi Bowo yang asli orang Betawi. Oleh karena itu Ridwan tidak ingin terseret dalam isu seperti itu.

”Ini adalah bagian dari politik propaganda. Saya tidak ingin terseret isu seperti itu. Bengkulu kan bukan hanya ingin dapat bagian “kue” pembangunan dari pusat, tapi juga ingin ikut berkontribusi untuk bangsa ini,” katanya.

Disebutkannya, menurut hasil ekspos Bappenas menunjukkan Provinsi Bengkulu merupakan provinsi paling tertinggal di bagian barat Indonesia. Dengan dibukanya pesisir barat Sumatera, otomatis akan membuka isolasi Bengkulu dengan daerah lainnya. Selama ini jalur pesisir timur digunakan sebagai jalur logistik utama sehingga jalur pesisir barat tidak digunakan.

“Terlebih dahulu kita harus membuka isolasi pesisir barat Sumatera sehingga membuka jalur logistik dan Bengkulu yang akan mendapatkan untung besar. Masa depan Bengkulu nantinya bukan lagi di darat, tapi di laut. Kalau ada enam sampai tujuh pelabuhan besar di pesisir barat Sumatera, maka akan beralih jalur logistik ke pesisir barat,” katanya.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera agar bersama-sama mendukung dibukanya jalur lintas pesisir barat Sumatera dengan mulai melaksanakan pembangunan pelabuhan besar.

Tidak hanya itu, Ridwan menyebutkan Bengkulu saat ini juga memiliki kebutuhan mendesak dimana hampir 500 ribu masyarakat dalam keadaan terancam dan mengalami kemiskinan, sehingga ke depan program pendidikan maupun kesehatan harus menjadi prioritas utama.

“Banyak desa terisolir, tidak ada listrik dan susah mendapatkan pendidikan yang layak. Ke depan jangan sampai ada anak usia sekolah yg tidak sekolah karena ketiadaan biaya. Pendidikan dan kesehatan menjadi modal utama masyarakat yang maju,” tandasnya.(val)