Kamis, Juni 13, 2024

Terpidana Suap Perda Tahun Jamak Seluma Tegur KPK

 Terpidana suap pengesahan Perda Tahun Jamak Pembangunan Kabupaten Seluma, Bengkulu, yang juga mantan wakil ketua DPRD setempat periode 2009 hingga 2014, Muchlis Thohir menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum serius menangani persoalan korupsi.
Terpidana suap pengesahan Perda Tahun Jamak Pembangunan Kabupaten Seluma, Bengkulu, yang juga mantan wakil ketua DPRD setempat periode 2009 hingga 2014, Muchlis Thohir menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum serius menangani persoalan korupsi.

Bengkulu, kupasbengkulu.com – Terpidana suap pengesahan Perda Tahun Jamak Pembangunan Kabupaten Seluma, Bengkulu, yang juga mantan wakil ketua DPRD setempat periode 2009 hingga 2014, Muchlis Thohir menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum serius menangani persoalan korupsi.

“Saya dan tiga rekan wakil ketua dan ketua DPRD Seluma yang saat ini ditahan di lapas Sukamiskin merasa menjadi korban politik dari misi orang-orang yang memanfaatkan KPK,” ujarnya saat menghadiri pernikahan anaknya di Bengkulu, atas izin Lapas dan kepolisian, Minggu (4/12/2014).

Ia sebutkan dalam amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi dirinya, tiga unsur ketua DPRD bahkan Bupati Seluma, Murman Effendi disebutkan sebanyak 27 orang anggota DPRD periode 2009 hingga 2014 menerima suap dari Bupati Seluma agar meloloskan Perda tahun jamak tersebut.

Ia mengisahkan pembuatan Perda tersebut merupakan inisiasi dari beberapa anggota DPRD Seluma, lalu disetujui oleh DPRD.

“Saat ini inisiatornya malah bebas tak ditahan bahkan ia bertindak laksana pahlawan karena membongkar kasus suap, padahal ia yang punya ide dan ikut menikmati uang suap, bukti berupa chek ada dimiliki oleh KPK, dipersidangan ini juga sudah saya buka,” tambahnya.

Ia mengatakan, secara pribadi ia mengaku ikhlas dan memang benar telah menerima uang suap tersebut dari Bupati Seluma, Murman Effendi agar meloloskan Perda tersebut. Namun ia menekankan agar KPK juga menyelesaikan kasus ini hingga tuntas.

Sebelumnya pada Mei 2014 masyarakat Kabupaten Seluma juga mengirimkan surat ke KPK agar kasus ini diselesaikan hingga tuntas dengan mengadili 23 orang anggota DPRD lainnya, surat tersebut ditandatangani oleh 600 orang warga Seluma, namun hingga kini permintaan tersebut belum dipenuhi oleh KPK.

Dalam kasus ini terdapat tujuh orang telah dijatuhi dengan vonis beragam diantaranya Mantan Bupati Seluma Murman Effendi, Ketua DPRD Seluma, Zaryana Rait, beberapa orang wakil ketua DPRD, direktur sebuah perusahaan milik bupati Seluma, dan lain-lain.

Kasus ini berawal dari temuan KPK yang mengetahui sebanyak 27 orang anggota DPRD Seluma Periode 2009 hingga 2014 menerima gratifikasi dalam bentuk chek dan uang tunai antara Rp 50 juta hingga Rp 100 juta dari Bupati Seluma, Murman Effendi.

Gratifikasi tersebut dilaklukan agar para anggota DPRD tersebut menyetujui Perda tahun jamak yang bertujuan percepatan pembangunan Kabupaten Seluma dengan jumlah besaran proyek fisik di dalam Perda itu mencapai Rp 381,5 miliar.(kps)

Related

Songsong Kepemimpinan Berintegritas Era Society 5.0, Sespimma Lemdiklat Polri Gelar Seminar Sekolah

Kupas News – Untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang berintegritas...

Rombongan Gubernur Rohidin Laksanakan Sholat Idhul Adha di Alun-alun Kota Tais

Kupas News, Seluma - Gubernur Rohidin Mersyah beserta istri...

PT. FBA Masih Beroperasi, Ibu-ibu di Seluma Kembali Melakukan Aksi

Kupas News, Seluma – Sudah tak terhitung berapa jumlah...

Ratusan Nakes di Kota Bengkulu Terima SK PPPK

Kupas News, Kota Bengkulu – Sebanyak 264 orang tenaga...

Pengedar Samcodin di Seluma Ditangkap Polisi

Kupas News, Seluma - Tim Unit Tipidter Sat Reskrim...