Fauzi Nugroho

KUPASBENGKULU.com, EKBIS- Adanya penandatanganan nota kesepakatan (MoU) peluncuran program transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) oleh beberapa pemimpin daerah termasuk Provinsi Bengkulu, Selasa (26/05/2015), di Istana Negara, dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, diharapkan dapat membenahi kelemahan struktural.

“Saya menyambut baik program ini apalagi ada kesepakatan antara BPD dan kepala daerah, juga akan memperkuat pondasi organisasi agar mampu tumbuh, dan bersaing sehingga lebih berperan dalam perekonomian daerah,” kata Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu, Fauzi Nugroho, Jumat (29/05/2015).

BPD, jelas dia, mempunyai peran sentral yang sangat penting di setiap daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu menjadi sarana permodalan untuk pembangunan daerah dan juga sebagai tempat bagi para pengembang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dengan adanya Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, keberadaan Bank Pembangunan Daerah menjadi penopang pembangunan seperti infrastruktur, industri UMKM, pertanian dan lain-lain.

Rendahnya kontribusi terhadap pembangunan daerah yang tercermin dari relatif kecilnya pangsa kredit produktif hanya mencapai 26% dan masih tingginya kreditur yang digunakan untuk pembiayaan konsumtif.

Fauzi menuturkan, dengan adanya BPD di setiap daerah dapat memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi daerah dan mampu menjadi pendorong untuk ketahanan industri perbankan nasional.

“Saya sangat berharap kepada seluruh pemegang saham BPD untuk dapat lebih menunjukan kapabilitasnya di masa depan,” tutupnya.(vee)