kupasbengkulu.com – Tindakan penyegelan SD Negeri 62 Kota Bengkulu oleh pihak yang mengaku ahli waris mendapat kecaman dari Walikota Bengkulu, Helmi Hasan, ditemui usai Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah untuk tahun 2013, siang ini Helmi menegaskan penyegelan sekolah itu adalah tindak pidana, karena mengganggu proses pendidikan.
“Penyegelan bisa dilakukan setelah ada keputusan tetap, sementara sekarang masih dalam proses penyelidikan. Jadi penyegelan yang sudah 3 kali dilakukan oleh pihak yang mengaku ahli waris itu adalah tindak pidana. Dan perkara ini sudah kami laporkan ke Polres Bengkulu,” ujar
Sementara Pemda Kota juga menemukan kejanggalan mengenai status kepemilikan lahan yang mengindikasi bahwa status pihak yang mengaku ahli waris lahan itu bukanlah ahli waris yang sah. Helmi pun menjelaskan bahwa pemilik lahan SD Negeri 62 tersebut telah meninggal dunia, sementara pemilik tersebut tidak memiliki keturunan.
“Lahan itu milik ibu Ngatinah dan suaminya Hasan, mereka tidak punya keturunan, artinya tidak punya ahli waris. Kemudian pada tahun 1984 Pemerintah Kota pada masa itu membangun sekolah yang saat ini SD Negeri 62. Namun setelah 30 tahun ada pihak yang mengaku ahli waris, ini kan janggal,” papar Helmi.
Karenanya, selama proses ganti rugi dan perncermatan dilakukan Helmi berharap pihak yang mengaku ahli waris pemilik lahan tidak melakukan penyegelan kembali. Sehingga para murid SD Negeri 62 dapat mengikuti kegiatan belajar-mengajar seperti semula. Saat ini pemerintah telah menyiapkan anggaran ganti rugi sekitar Rp 500 juta. Namun anggaran tersebut tidak sebesar usulan ganti rugi yang diajukan pihak yang mengaku ahli waris, yakni sebesar Rp 5,6 miliar untuk lahan seluas 5.638 M2 itu. (beb)