kupasbengkulu.com – Sebanyak 165 ruas jalan yang ada di Kabupaten Lebong akhirnya selesai diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lebong. Jumlah tersebut setelah dilakukan penilaian dan survei ulang untuk memverifikasi jumlah ruas jalan yang menjadi salah satu asset Pemda Lebong. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut pemeriksaan BPK RI Perwakilan Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2013 mengenai penilaian jalan Kabupaten Lebong.
Kepala Dinas PU Lebong, Ir. Eddy Ramlan, MT, mengatakan dari hasil penilaian ulang di lapangan jumlah ruas jalan tidak jauh berbeda dengan yang dihitung sebelumnya.
“Berdasarkan penilaian dan survey ulang yang kita lakukan, tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, dari 162 setelah disurvei ulang menjadi 165 ruas. Sedangkan nilainya dalam bentuk rupiah mencapai Rp 64 miliar lebih,” kata Eddy.
Eddy merincikan dari jumlah 162 ruas jalan tersebut, tersebar dimasing-masing kecamatan yang ada. Yaitu Kecamatan Pelabai ada 13 ruas jalan, Lebong Atas 15 ruas jalan, Lebong Utara 19 ruas jalan, Amen 10 ruas jalan, Uram Jaya 5 ruas jalan, Lebong Tengah 10 ruas jalan dan Kecamatan Lebong Sakti sebanyak 6 ruas jalan.
Kemudian, Kecamatan Bingin Kuning sebanyak 17 ruas jalan, Kecamatan Lebong Selatan 24 ruas jalan, Pinang Belapis 18 ruas jalan, Rimbo Pengadang 8 ruas jalan, Padang Bano 6 ruas jalan dan Kecamatan Topos sebanyak 11 ruas jalan.
Dirincikan Eddy, dari jumlah 162 ruas jalan tersebut, tersebar dimasing-masing kecamatan yang ada. Yaitu Kecamatan Pelabai ada 13 ruas jalan, Lebong Atas 15 ruas jalan, Lebong Utara 19 ruas jalan, Amen 10 ruas jalan, Uram Jaya 5 ruas jalan, Lebong Tengah 10 ruas jalan dan Kecamatan Lebong Sakti sebanyak 6 ruas jalan.
Kemudian, Kecamatan Bingin Kuning sebanyak 17 ruas jalan, Kecamatan Lebong Selatan 24 ruas jalan, Pinang Belapis 18 ruas jalan, Rimbo Pengadang 8 ruas jalan, Padang Bano 6 ruas jalan dan Kecamatan Topos sebanyak 11 ruas jalan.
“Selain untuk melengkapi dokumen data pengelolaan aset ruas jalan atau ke Binamarga, kegiatan tersebut juga dalam rangka memperbaiki hasil penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI agar tidak lagi ada catatan,” demikian Eddy.(spi)