kupasbengkulu.com – Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bengkulu, M.Iqbal meyakinkan, bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah menerima dana bantuan sosial berupa hibah sebesar Rp 5 juta dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu. Iqbal berpendapat nama PMII diduga dicatut oknum tidak bertanggungjawab, sehingga tercatat sebagai penerima bansos dalam Penjabaran Perubahan APBD Kota Bengkulu Tahun 2013.
(Baca juga : Aktivis ikut Nikmati Dana Bansos?)
Menurutnya, setelah menerima informasi bahwa nama PMII tercatat sebagai salah satu penerima dana bansos ia langsung bertemu dengan seluruh pengurus maupun kader PMII Cabang Bengkulu. Dari hasil pertemuan tersebut seluruh pengurus maupun kader PMII Bengkulu mengaku tidak pernah menerima dana yang dimaksud.
Iqbal mengatakan, dengan dicantumkannya nama PMII didalam Penjabaran Perubahan APBD Kota Bengkulu Tahun 2013, PMII akan menyurati pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu (Kejari) karena mereka merasa nama PMII Bengkulu telah dicemarkan.
“Tahun 2013 itu masa kepengurusan saya, namun saya yakinkan baik pengurus maupun kader PMII tidak pernah menerima dana sepeser pun. Karenanya kami akan menuntut dan melaporkannya ke Kejari, sebab nama PMII telah dicemarkan,” tegas Iqbal, Rabu (10/9/2014).
Selain PMII organisasi lain yang tercatat mendapatkan bansos dengan jumlah yang jauh lebih besar diantaranya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bengkulu sebesar Rp 100 juta, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bengkulu Rp 50 juta. Kemudian Institute Karetedo Nasional (Inkanas) sebesar Rp 100 juta, Federasi Olahraga Karatedo Indonesia (Forki) Kota Rp 75 juta, serta Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Rp 20 juta.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bengkulu sebesar Rp 5 juta, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bengkulu Rp 5 juta, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Bengkulu Rp 5 juta. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebasar Rp 5 juta, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bengkulu, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Rp 5 juta, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Rp 5 juta.
Termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unib Rp 5 juta, BEM Unihaz Rp 5 juta, BEM UMB Rp 5 juta, begitu juga dengan BEM Unived Rp 5 juta, BEM STAIN Rp 5 juta, serta BEM Tri Mandiri Sakti (TMS) Rp 5 juta.
Disisi lain, Penjabaran Perubahan APBD Kota Bengkulu Tahun 2013 dibuat oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kota Bengkulu yang dulu dibina oleh Kepala Dinas, Syaferi Syarif. Namun karena pengusutan dana bansos semakin mencuat, pada 27 Agustus 2014 Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan menunjuk salah seorang staf di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah Kota, Budi Heryanto untuk menggantikan posisi Syaferi Syarif.
Pengusutan dana bansos dimulai sejak pihak gereja yang tercatat sebagai penerima dana bansos menyatakan bahwa dana yang mereka terima tidak sama dengan yang tercantum didalam APBD. Dalam APBD, penganggaran dana bansos untuk Gereja Huria Kristen Indonesia Resort Bengkulu sebesar Rp 30 juta, Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Kota Bengkulu Rp 30 juta, Gereja Batak Karo Protestan Bengkulu Rp 30 juta dan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Sion Rp 20 juta. Padahal kenyataannya pihak gereja hanya menerima Rp 10 juta.(beb)