kupasbengkulu.com – Pakar Politik Universitas Bengkulu (UNIB), Lamhir Syam Sinaga, menilai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan sistem tak langsung (melalui DPRD) malah rentan politik uang, mahal dan mengingkari azaz demokrasi, dibanding Pilkada langsung (dipilih rakyat).
Sebagaimana diketahui, belakangan Indonesia diributkan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada langsung dan tak langsung. Koalisi Merah Putih, yang terdiri dari Golkar, PAN, PKS, PPP, dan Gerindra menghendaki Pilkada melalui DPRD. Hanya PDIP, PKB, dan Hanura yang mendukung Pilkada langsung. Namun yang mengejutkan, baru-baru ini Demokrat menyatakan diri setuju jika Pilkada tetap dipilih oleh rakyat.
“Paradigma bernegara sekarang sudah berubah, bukan lagi didirikan oleh pemimpin, tapi sudah milik rakyat. Pemimpin hanya pengelola, jadi biarkan rakyat yang menentukan,” ujar Lamhir, Jumat (19/9/2014).
Ia menambahkan, politik uang akan jauh lebih parah di tingkatan DPRD jika nantinya RUU tersebut benar-benar disahkan. Dirinya mengibaratkan, ketika Pilkada berlangsung akan ada banyak anggota DPRD yang akan didekati. Di kelas DPRD, banyak dana yang akan dikeluarkan para calon pemimpin agar dirinya menang dalam pencalonan tersebut.
“Misalnya ada lima anggota DPRD, ketika didekati yang satu, katakanlah habis Rp 3 miliar. Ketika didekati yang lainnya, angka itu bisa naik sedikit jadi Rp 3,5 miliar. Terjadi tawar-menawar di sini. Malah bisa jadi ketika hari ini sudah sepakat, nanti malam keputusannya berubah lagi. Ini kan malah bikin pusing,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi D III Jurnalistik UNIB ini.
Menurutnya, prinsip demokrasi seharusnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Kalau ada pemimpin yang membalikkan atau mengurangi hak rakyat, mereka sebenarnya merupakan orang yang anti demokrasi dan terdapat kecenderungan berfikir otoriter.
“Lebih baik Pilkada ini tetap dipilih oleh rakyat. Kalau ada yang setuju Pilkada dipilih DPRD, itu sama saja dengan mengingkari azaz demokrasi. Belum tentu pilihan DPRD sesuai dengan rakyat, walaupun anggota DPRD dipilih rakyat,” demikian lamhir.(val)