Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Berbeda dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau “May Day” di daerah lain yang kerap diwarnai aksi unjuk rasa, May Day di Bengkulu justru dirayakan dengan acara Coffe Morning atau ramah tamah bersama Gubernur Bengkulu dan FKPD, serta Apindo dan SPSI Provinsi Bengkulu.

Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan buruh menyampaikan beberapa tuntutan kepada Gubernur untuk bisa ditindaklanjuti guna menjamin kesejahteraan buruh di kemudian hari.

Adapun tuntutan yang disampaikan para buruh antara lain terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai belum sepenuhnya dijalankan pihak perusahaan. Banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah standar, yakni tidak mencapai Rp 1,5 juta sebagaimana ketentuan Gubernur.

Kedua, terkait layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan maupun Kesehatan yang juga dianggap setengah hati dalam memberikan pelayanan.

Selanjutnya, para buruh juga meminta agar perusahaan lebih memperhatikan masalah perumahan murah, jaminan hari tua, serta perayaan May Day di Provinsi Bengkulu yang seharusnya dirayakan dengan menggelar upacara bersama para buruh.

“Masalah UMP Rp 1,5 juta ini sekarang mulai menimbulkan gejolak di kalangan para buruh dengan kondisi BBM yang terus turun naik. Selain itu masih banyak juga buruh yang belum terdaftar menjadi anggota BPJS. Tidak hanya itu, masalah iuran pensiun senilai 8 persen, yang mana perusahaan hanya menanggung 5 persen saja, mestinya kan perusahaan yang menanggung penuh,” ujar Edi, anggota SPSI kabupaten Bengkulu Tengah, Jumat (01/05/2015).

Menanggapi hal itu, Gubernur mengatakan dirinya akan menindaklanjuti semua masukan dari para buruh untuk kemudian diusulkan ke tataran kementerian.

“Memang keinginan saya agar para buruh menyampaikan semua aspirasinya kepada pemerintah, kalau bisa buat semacam petisi untuk kemudian kita sampaikan ke kementerian,” ujarnya.

Gubernur juga mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak BPJS dan rumah sakit yang ada di Provinsi Bengkulu agar tidak menyulitkan para buruh dalam menggunakan haknya tersebut.

“Terkait nanti masalah pelayanan BPJS yang menurut para buruh belum maksimal semua akan kita tindak lanjuti. Pemerintah juga akan support perayaan May Day tahun depan sesuai permintaan para buruh agar kita gelar upacara bersama,” tandasnya. (val)