kupasbengkulu.com, Politik – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu keluhkan anggaran pengawasan sebesar Rp 2,7 miliar yang belum juga dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Dana yang belum dibayarkan tersebut merupakan usulan tambahan berdasarkan Permendagri Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
“Bawaslu bekerja sesuai aturan. Semua dana yang diterima Bawaslu kami pertanggungjawabkan dan kami laporkan. Anehnya kenapa KPU bisa cair Bawaslu tidak?,” berang Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap.
Parsa mengatakan untuk masalah pencairan tersebut Mendagri pun sudah mengirimkan radiogram kepada setiap Pemerintah Provinsi, termasuk Bengkulu, agar Gubernur, Bupati dan Walikota yang belum menyalurkan dana hibah Pilkada sesuai yang telah disepakati segera membayarkan hak tersebut.
“Pemprov seharusnya bersyukur tidak terjadi kerusuhan atau pemogokkan. Ini kan hasil keringat orang lain yang seharusnya dibayarkan, sedangkan radiogram dari Mendagri saja tidak diindahkan,” katanya.
Dia mengungkapkan dengan adanya kejadian ini sebagai bukti ketidaksiapan Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan Pilkada. Meskipun saat ini Bengkulu sedang tidak dipimpin Gubernur karena sudah berakhir masa jabatan, namun seharusnya pemerintahan harus tetap jalan sebagaimana mestinya. Bahkan dirinya menganggap ini sebagai bentuk pelecehan institusi.
“Ini sudah termasuk pelecehan institusi, pengawas bekerja untuk kepentingan negara tapi diabaikan. Kami minta untuk segera respon surat teguran itu, atau jika memang tidak bisa mari dicari jalan keluarnya. Jangan didiamkan begitu saja,” tandasnya.(val)