Kepala Dinas Sosial Provinsi BEngkulu, Harnyoto

Kepala Dinas Sosial Provinsi BEngkulu, Harnyoto

Bengkulu, kupasbengkulu.com – Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Harnyoto, dalam “Diskusi Kamisan” yang digelar kupasbengkulu.com, mengungkapkan beberapa program yang dicanangkan pemerintah pusat, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), maupun Kartu Keluarga Sejatera (KKS). Merupakan program lama dengan kemasan baru,  program tersebut tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat.

“Sebetulnya memang tidak ada yang betul-betul baru dalam pemerintahan saat ini karena sesungguhnya sudah ada dalam program terdahulu, hanya saja namanya yang berbeda. Kalau saya lihat, dengan bantuan uang seperti itu akan habis dalam waktu yang sangat cepat sehingga manfaatnya tidak kelihatan nyata,” kata Harnyoto, Kamis (04/12/2014).

Disebutkan Harnyoto, yang seharusnya dilakukan pemerintah bukanlah “memanjakan” masyarakat dengan memberikan berbagai jenis bantuan, karena seharusnya yang diubah adalah pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat menemukan kearifan lokal atau jati diri bangsa yang sudah tergerus zaman.

“Kalau kita belajar dari bangsa asing, kita melihat bagaimana mereka punya pola pikir yang berbeda tentang harga diri bangsa. Jadi hidup harus diperjuangkan. Saya setuju kalau soal revolusi mental. Semisal mendapat bantuan dari pemerintah, itu tidak akan habis begitu saja melainkan bagaimana itu dimaksimalkan untuk memperbaiki taraf hidup,” katanya.

Tidak hanya itu, Harnyoto mengungkapkan untuk mengentaskan kemiskinan di tengah masyarakat, seharusnya pemerintah membuat program yang bisa mendukung atau menyiapkan sumber tenaga kerja dan modal, dalam artian subsidi diberikan untuk sesuatu yang tidak akan habis.

“Saya pikir ini lebih baik kepada sesuatu yang bentuknya investasi. Terlebih tidak lama lagi akan ada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kita sambut itu dengan memasukkan investor ke negara kita, namun syaratnya harus melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja dan menghasilkan modal. Sehingga tidak ada lagi yang menganggur, dan angka kemiskinan menurun,” tandasnya.(val)