Kupas News, Bengkulu Selatan – Dewan Komisi III menggelar rapat kerja dengan Kepala Kantor BPJS Kesehatan Bengkulu Selatan, Nanang Jayadi di ruang rapat DPRD Bengkulu Selatan, Selasa, (12/7)
Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi III, Dodi Martian, S.Hut, M.M dan diikuti Anggota Komisi III, Drs. Yunadi, Minadi, S.H, Sumitro, S.H, serta Haswat.
Ada beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam rapat kerja tersebut. Diantaranya keanggotaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan dana minimal cukai rokok sebesar 37,5 persen wajib menjadi dana iuran BPJS masyarakat miskin.
Dari hearing bersama BPJS Kesehatan, Komisi III mendapatkan penjelasan bahwa anggota aktif JKN KIS, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS mandiri baru tercover 75 persen dari 120 persen jumlah penduduk. Sehingga banyak kartu JKN KIS yang mati karena iurannya tidak bisa terbayar.
“Banyak BPJS yang mati, ditambah lagi Jamkesda terdahulu juga tidak berlaku lagi, situasi itu jelas membingungkan masyarakat Bengkulu Selatan yang menerima manfaat tersebut. Menyikapi hal itu, UHC (Universal Health Coverage) harus segera disiapkan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan,” kata Dodi Martian. (Adv)