Kupas News, Kota Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Senin, menggelar rapat paripurna ke 9 masa persidangan ke III tahun sidang 2022 tentang pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda RAPBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2023.

Disampaikan Sumardi Anggota DPRD Komisi I Provinsi Bengkulu dari fraksi Golkar, ada beberapa poin dalam pembacaan pandangan fraksi mengenai Raperda RAPBD Bengkulu tahun anggaran 2023.Pihaknya meminta pelaksanaan 18 Program prioritas Gubernur dapat berjalan dengan baik dan benar.

“Poin pertama anggaran 18 program prioritas Gubernur tersebut membutuhkan dana sebesar Rp78 miliar. Kedua, manfaat APBD di 2023 dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan, dengan melaksanakan solusi yang sudah direncanakan,” ungkap Sumardi.

Lebih lanjut Sumardi menjelaskan bahwa pemerintah Bengkulu juga harus menekan inflasi. Sebab menurut dia, hal tersebut merupakan instrumen terpenting dalam menata kelola anggaran untuk kesejahteraan masyarakat

Terkait pendapatan asli daerah (PAD), dirinya meminta pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset yang dimiliki Provinsi Bengkulu. Karena, dijelaskan Sumardi, ini akan menjadi sebuah penghasilan provinsi Bengkulu.

Selain itu, Sumardi juga mengingatkan pemerintah agar memperioritaskan infrastruktur jalan yang rusak untuk segera diperbaiki. Infrastruktur merupakan akses terpenting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Karena jalan itu yang menjadi akses pokok masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Untuk itu kami menekankan pemerintah untuk direalisasikan yang termasuk dalam bagian 18 program tersebut,” demikian Sumardi. (Adv)