kupasbengkulu.com – Meski Pemerintah Kota Bengkulu telah menjadwalkan pembahasan biaya ganti rugi lahan sengketa SDN 62 hari ini, Senin (10/3/2014), namun tampaknya pemerintah belum bisa memutuskan berapa biaya ganti rugi lahan tersebut. Pasalnya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu yang merupakan lembaga yang direkomendasikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu, untuk menghitung besaran biaya ganti belum melakukan pembahasan.
“Suratnya sudah kami kirim, tapi tampaknya belum dibahas. Kami tidak bisa memutuskan taksiran harga lahan tanpa keterlibatan badan lelang negara yang independen,” kata Kabag Pemerintahan Setda Kota, M.Dani SH, Senin (10/3/2014).
Menurut Dani pihaknya juga tidak bisa memaksakan agar KPKNL dapat segera mengeluarkan berapa nominal ganti rugi tersebut. Pasalnya, KPKNL merupakan lembaga vertikal yang otonom dan tidak memiliki keterikatan dengan Pemerintah Kota.
“Kami memang mengusulkan kalau bisa memang hari ini, ternyata belum dibahas. Kami masih akan menanti penetapan harga mereka. Atau nanti kami akan cari badan independen lainnya untuk melakukan hal ini, karena BPN memberikan 2 rekomendasi kepada kami,” tambah Dani.
Pihaknya juga masih menunggu perkembangan laporan para ahli waris ke Polda Bengkulu. Mereka juga terus mendalami kajian yang dihasilkan oleh Inspektorat Bengkulu mengenai status kepemilikan lahan SDN 62 dan komplek perumahan guru.
“Semua proses ini berjalan bersamaan, tapi kami tidak keberatan untuk segera membayarkan ganti rugi tersebut,” pungkas Dani. (beb)