kupasbengkulu.com – Program bantuan dana Satu Miliar untuk Satu Kelurahan atau yang lebih dikenal dengan Samisake yang merupakan program unggulan Wali Kota Bengkulu, H.Helmi Hasan, SE dan Wakil Wali Kota Bengkulu, Ir.Patriana Sosialinda dipertanyakan anggota DPRD Kota Bengkulu.
Ini mencuat karena, penyaluran dana Samisake itu dinilai tidak sesuai dengan Perda Samisake yang digagas oleh dewan.
Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota, Norman Sohardi, SE yang juga merupakan anggota Badan Legeslasi (Banleg) dalam penyusunan Perda Samisake, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari Pemda Kota terkait penyaluran dana Samisake itu.
Namun, sejauh ini ia menilai penyaluran dana Samisake itu menyimpang dari Perda yang telah disusun.
Ia menjelaskan, salah satu isi Perda Samisake menyebutkan penyaluran dana Samisake harus melalui Bank Bengkulu, begitu pun pembayarannya agar semuanya tercatat dengan jelas. Namun yang terjadi di lapangan Samisake disalurkan langsung kepada penerimanya.
“Aturannya begitu, ketika pengajuan Samisake itu disetujui, pembayarannya dalam bentuk rekening di Bank Bengkulu dan buku tabungannya juga langsung dicetak. Begitu pun saat penerima manfaat Samisake itu ingin mengembalikan pinjaman, juga harus menyetorkannya langsung ke Bank Bengkulu terdekat,” jelas Norman.
“Kalau yang kami lihat tidak begitu, dana Samisakenya diberikan langsung. Artinya tidak sesuai pedoman yang telah dirancang. Lagi pula penyalur dana Samisake itu harus berbentuk badan hukum,” tambahnya.
Program Samisake sendiri bertujuan untuk membuka kesempatan warga kota untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak. (beb)