aktifitas di dalam gedung DPRD Provinsi Bengkulu

kupasbengkulu.com – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu telah melaksanakan reses yang diselenggarakan dari tanggal 4-8 Maret 2015 lalu. Dengan juru bicara Tantawi Dali, ada 12 poin yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rapat Paripurna untuk ditindaklanjuti serius.

“Reses ini dilakukan guna menjaring aspirasi langsung kepada masyarakat untuk secara seksama ditampung dan dibicarakan dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan skala prioritas yang ada,” kata Tantawi, Senin (27/04/2015).

Adapun poin pertama yang disampaikan Tantawi terkait sarana dan prasarana jalan provinsi di mana ditemukan banyak mengalami kerusakan. Ia menyebutkan perbaikan hanya sebatas tambal sulam saja, terlebih ini terjadi di jalan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara menuju Kabupaten Lebong yang banyak dilalui kendaraan bertonase besar. Masyarakat juga menuntut dilakukan pembangunan jalan menuju sentra-sentra produksi.

“Kita juga berharap agar pemerintah mengedepankan program berbasis ekonomi kemasyarakatan dengan pemberian bantuan-bantuan untuk petani, pedagang, maupun nelayan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ditemukan banyak sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang dinilai belum layak, terkhusus tenaga pengajar untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil. Banyak guru-guru berstatus PNS ditempatkan di ibukota provinsi, kabupaten, maupun kecamatan, sedangkan sekolah di daerah terpencil hanya diisi guru-guru honorer.

Dewan juga mengharapkan agar pemerintah melaksanakan pembersihan tebas bayang di sisi-sisi jalan secara berkala, mengingat keberadaan semak belukar sangat mengganggu pandangan pengguna jalan.

“Kami lihat guru-guru PNS itu menumpuk di sekolah-sekolah dalam kota, sedangkan di daerah terpencil kurang tenaga pengajar. Kami juga berharap ditiadakan pungutan-pungutan bagi para siswa,” tambahnya.

Selanjutnya, Tantawi juga menyampaikan agar pemerintah menyalurkan bantuan pertanian berupa mesin perontok padi, handtractor, pupuk, serta memperbaiki saluran irigasi, baik tersier maupun sekunder. Diharapkan juga pemerintah membagikan bibit-bibit tanaman pertanian, perkebunan, maupun peternakan bagi para petani.

Dewan juga berharap agar pemerintah merealisasikan pembangunan puskesmas pembantu, ruang rawat inap, serta pemerataan tenaga medis dan dokter spesialis di daerah. Mereka juga berharap agar pemerintah lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait fasilitas jaminan kesehatan.

“Dalam pengalihan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamkessos) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), masyarakat masih banyak yang belum mengerti. Diharapkan sosialisasi dilakukan terus menerus agar tidak ada masyarakat miskin yang tidak menikmati fasilitas kesehatan,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, dalam bidang keagamaan, dewan mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada para guru mengaji yang sudah terdata pemerintah. Dewan juga menemukan masalah air bersih dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah agar ditemukan solusinya sehingga kebersihan masyarakat terjamin.

“Kami juga berharap agar pemerintah memperhatikan masalah penerangan agar dipasang lampu-lampu jalan dan listrik masuk desa,” ujar Tantawi.

Terakhir, dewan berharap agar pemerintah mempermudah dalam pengurusan akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat tanah, dan prona yang selama ini harus melalui mekanisme yang menyulitkan masyarakat.

“Selain terkait aturan birokrasi yang ribet, kami juga berharap ke depan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terselenggara dengan baik, serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan pencaloan,” tandasnya. (val)