Gubernur terpilih kaget Pemprov Bengkulu tidak punya DPPKAD.

Bengkulu, Kupasbengkulu.com – Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Bengkulu, Junaidi SP menyampaikan kepada Gubernur Ridwan Mukti, dan Wakil Gubernur Rohidin Mersyah, bahwas  hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memiliki Badan atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Pengelolaan keuangan dan aset selama ini ditangani bersama  Biro Keuangan. Padahal, untuk tingkat kabupaten atau kota saja, sudah sejak lama membentuk DPPKAD.

“Soal pengelolaan keuangan dan aset, hingga saat ini di tingkat provinsi belum membentuk DPPKAD. Kami berharap ini segera dibentuk. Kita seharusnya malu, karena di tingkat kabupaten, kota sudah lama ada. DPRD sudah terus mengingatkan, tapi belum juga direspon,” ujar Jonaidi, Selasa (16/02/2016).

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Mulyadi Usman. Banyak aset daerah yang tidak terkoordinir dengan baik, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

RM Kaget

Gubernur Ridwan Mukti  mengaku kaget. Seharusnya DPPKAD sudah dibentuk sejak beberapa tahun yang lalu. DPPKAD dinilai memiliki peranan yang amat strategis, mengingat pengelolaan keuangan dan aset daerah, seharusnya tersentral dalam suatu badan atau dinas khusus.

“Itu surprise bagi saya. Seharusnya dari dulu, setidaknya sejak lima tahun yang lalu sudah ada badan atau dinas tersebut. Sehingga pengelolaan keuangan dan aset terpusat di sana dan terkontrol secara baik,” jelas Ridwan.

Gubernur janji, nanti dirinya akan  merestruktur, usulkan Perdanya, supaya didahulukan. Setelah itu ada, publik tidak perlu menanyakan kemana-mana cukup ke situ saja,” tandasnya. (val)