Humas PT Indo Dhea Internusa, Rori J Armijaya

Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Sebagai Kontraktor Kantor wali kota yang baru, Humas PT Indo Dhea Internusa, Rori J Armijaya mengatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bengkulu mengambat kinerja pembangunan.

“Sepertinya mereka sengaja tidak menyelesaikan kerja kita di tahun ini, tetapi kita tetap kerjakan. Kalau memang tidak selesai dan mereka menghentikan kinerja kita sesuai dengan target akhir tahun ini kita akan laporkan,” ungkap Rori.

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pembangunan ini, pertama pihak kontraktor kebingungan mengenai kejelasan lahan kantor Wali Kota Bengkulu yang berada di Bentiring Permai Kota Bengkulu. Kebingungan ini dikarenakan pihak PU tak menjelaskan bahwa titik nol dari lahan tersebut berawal darimana.

“Kita sudah menentukan titik-titik dimana tempat pemasangannya, tapi terkait lahan yang belum tahu dimana titik nolnya jadi pancang yang kita pasang tidak tahu dimana meletaknya, tetapi saat kita tanyakan ke pihak PU mereka juga belum menjelaskan kepada kita. Jadi kita bekerja tidak tahu mulai dari mana,” kata Rori.

Lalu permasalahan selanjutnya pihak PU juga belum ada konsultan pengawasanya, yangmana seharusnya untuk melakukan pengerjaan seperti proyek ini diharuskan ada konsultan pengawasannya. Seperti misalnya, setiap ada pembelian barang atau bahan bangunan selayaknya ada konsultan pengawasanya, jadi barang yang dibeli bisa terkontrol.

“Kata mereka meneken bulan juli ini, tapi kita kerja sudah pada tanggal 23 Juni 2015 dan ini seharusnya ada konsultan pengawasannya dulu baru proyek pengerjaan dilakukan. Tetatpi karena kita sudah dikontrak dan wajib melakukan pengerjaan, kita tetap lakukan pengerjaan ini,” tegasnya.

Kemudian dilanjutkan Rori, pada pemesanan pancang pihaknya telah mengusulkan tempat lain yang ini PCI, tetapi pihak PU masih bersikeras untuk mengait Wika untuk menyediakan pancang. Namun, menurut Rori ini akan menghambat kinerja mereka, karena pihak Wika setelah dikonfirmasi menyediakan pancang memerlukan waktu yang cukup lama dan bisa memakan waktu.

“Kalau dari PCI kita sudah tunjukan kepada mereka, barang mereka lebih bagus serta menyediakan barang dengan cepat dari Wika yang memerlukan waktu dua setengah bulan untuk menyediakan pancang. Jadi mereka tetap mau menggunakan Wika dan kami anggap pihak PU hanya menghambat kerja kami,” lanjutnya.

Selain itu, dikatakan Rori pihaknya hingga saat ini belum menerima uang muka yang dijanjikan sekitar Rp 7 miliar dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 36 miliar. Namun nyatanya, kontraktor sendiri yang menyediakan uang yang melebihi uang muka yang saat ini sudah mencapai Rp 8,5 miliar.

“Uang muka diberikan seharusnya dua minggu diberikan namun tidak, kalau memang selesai maka baru SPM. Kami juga sempat menanyakan kemana uang muka tersebut, tapi mereka bilang masih dalam proses. Setelah itu kami tanyakan lagi, katanya kita wajib menyediakan rekening lokal. Kan kalau memang ada uang muka itu ada asuransinya,” jelasnya.(dex)