Penjabat gubernur dan pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu berfoto bersama dengan Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah.

kupasbengkulu.com – Penandatanganan pakta integritas yang digagas oleh Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, beserta wakilnya, Rohidin Mersyah, mendapat sambutan baik dari seluruh elemen masyarakat.

Lantas, apa langkah selanjutnya yang dilakukan gubernur pasca penandatanganan pakta integritas ini?

Disebutkan gubernur dirinya ingin ke depan seluruh penataan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik. Menurutnya dengan sistem yang serba elektronik tersebut dapat mempercepat proses kerja dalam pemerintahan serta dinilai lebih transparan karena bisa diawasi oleh publik sehingga dapat mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Kita ingin semuanya berbasis elektronik. Seperti kita sudah mulai menerapkan sistem pengadaan elektronik. Nanti kita tingkatkan lagi dalam hal pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga menerapkan sistem e-Budgeting dan e-Government,” ujar gubernur.

Selain itu gubernur juga menekankan kepada seluruh SKPD agar lebih gencar dalam memanfaatkan sosial media. Dia meminta SKPD di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk terus memperbaharui informasi, terlebih dalam portal resmi masing-masing instansi yang bisa diakses masyarakat luas.

“Kita awali dari media sosial. Banyak masyarakat minta penanggapan cepat, laporan-laporan masuk ke saya tentang jalan, infrastuktur, pelayanan kesehatan, dan lain-lain yang akan langsung saya tautkan dengan kepala dinas atau akun SKPD yang bersangkutan. Sosial media ini penting karena dengan cepat dan nyata kita tahu perkembangan di masyarakat yang harus segera kita respon,” terangnya.

Kemudian diungkapkan pula oleh wakil gubernur, dalam penataan birokrasi pihaknya ingin setiap pegawai ditempatkan berdasarkan kemampuan dan latar belakang yang dimiliki. Dalam menjalankan roda pemerintahan juga hendaknya tidak terus-menerus dilakukan rotasi atau pemindahan pegawai.

“Kita ingin menggunakan prinsip the right man in the right place. Orang yang tepat di posisi yang tepat. Jangan sampai nanti orang kesehatan malah ditempatkan di pariwisata, kemudian orang pertanian malah ke biro keuangan. Itu kan tidak lazim,” ujar Rohidin.

“Kemudian jangan sering-sering mutasi. Kalaupun promosi jabatan ditempatkan di instansi yang sama. Jangan baru paham dengan tupoksinya, langsung dipindahkan ke bagian lain. Ini kan artinya harus mulai lagi dari nol. Kalau belajar terus kapan mulai bekerjanya,” tegasnya.

Ditambahkan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda), Sumardi, pasca penandatanganan pakta integritas ini akan dilakukan tes urine, didahulukan kepada 49 pejabat eselon II guna memastikan pejabat tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tes urine ini rencananya dilakukan pekan depan secara gratis.

“Tesnya akan dimulai dari saya, nanti petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi akan datang ke kantor masing-masing dan langsung melakukan tes di sana,” kata Sumardi,

Dia mengatakan, hasil tes ini nantinya akan diserahkan kepada Gubernur Bengkulu dan tindaklanjut menurut hasilnya. Sementara, tes urine bagi 1059 pejabat baik eselon III dan IV lainnya masih menunggu anggaran.

“Kita mulai dulu dari eselon II, baru nanti menyusul eselon lainnya. Tes urine ini diharapkan dapat mendukung pemberantasan narkoba oleh pemerintah yang semakin mengkhawatirkan. Ini sejalan dengan poin-poin yang sudah kita sepakati dalam pakta integritas kemarin,” demikian Sumardi. (val)