kupasbengkulu.com – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Selasa (10/06/2014), yang diketuai Muarif, SH, MH, menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta, subsidair 1 bulan kurungan, terhadap Sofhan Martoni, PPK pengadaan 100 ribu kecambah kelapa Sawit di Dinas Pertanian Bengkulu Selatan tahun anggaran 2012 senilai Rp 1,6 miliar.
Keputusan majelis hakim ini, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Manna, yang menuntut terdakwa dengan hukuman 18 bulan penjara dan denda Rp 50 juta, subsidair tiga bulan kurungan.
Selain PPK, majelis hakim juga menjatuhkan vonis yang sama kepada Direktur CV Dirga Utama, Toni selaku rekanan dengan nilai kontrak Rp 749 juta. Keduanya terbukti melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Jika sebelumnya JPU hanya menuntut Toni atau pihak rekanan membayar uang pengganti sesuai dengan kerugian yang ditemukan dari proyek tersebut yakni sebesar Rp 116,6 juta. Majelis hakim juga mengharuskan kepada keduanya membayar uang pengganti sebesar Rp 90 juta.
“Ini keputusan hakim, jaksa dan kedua terdakwa masih pikir-pikir,” tegas JPU Suhartono SH.
Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Bengkulu, dari hasil pengadaan 100 ribu bibit kecambah ini, merugikan negara senilai Rp 116,6 juta, dari total anggaran senilai Rp 1,6 miliar. Dari total anggaran, senilai Rp 750 juta dianggarkan untuk pengadaan kecambah, sisanya sisanya untuk pengadaan yang lainnya seperti perlengkapan penyemaian bibit, pemeliharaan, transportasi dan yang lainnya.(tom)