Beranda LINGKUNGAN Masyarakat Pesisir Belum Terlindungi dari Pencemaran Batubara

Masyarakat Pesisir Belum Terlindungi dari Pencemaran Batubara

0
illustrasi lingkungan yang rusak
illustrasi
illustrasi

kupasbengkulu.com – Pengamat Hukum Ekonomi dan Lingkungan dari Universitas Bengkulu, Dr. Nur Sulistyo Budi Ambarini, M.Hum mengungkapkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir terhadap pencemaran limbah batu bara belum berjalan optimal.

“Secara normatif peraturan perundangan-undangan itu memang sudah ada. Namun pelaksanaannya yang belum optimal. Faktanya, masyarakat daerah pesisir Bengkulu belum terlindungi dari bahaya pencemaran limbah batu bara dari pihak perusahaan pertambangan” ujar dosen Fakultas Hukum yang melakukan penelitia berjudul ‘Perlindungan Hukum Masyarakat Pesisir Bengkulu Terhadap Pencemaran Limbah Batu Bara’.

Semua aktivitas ekonomi itu diatur oleh hukum. Seperti yang tercantum dalam pasal 33 ayat 33 UUD 1945, yang berbunyi,” bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Namun rakyat juga punya hak untuk memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik, seperti yang tercantum dalam pasal 28H UUD yang berbunyi,” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

“Secara ekonomi, masyarakat pesisir boleh jadi diuntungkan oleh adanya limbah batubara itu, karena mereka bisa memungut dan menjual batubara untuk menambah penghasilan. Namun, tanpa disadari, kegiatan memungut batubara di dasar sungai tercemar adalah ancaman juga bagi kesehatan mereka,” tambahnya.

Menurutnya, pemerintah harus mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan edukasi. Masyarakat harus mendapat pengetahuan tentang pentingnya kesehatan dan pelestarian lingkungan.

Di sisi lain, perusahaan pertambangan batu bara juga hendaknya menyadari efek negatif pembuangan limbah di Daerah Aliran Sungai (DAS) terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga diharapkan dapat lebih bijak dalam pengelolaan limbah tersebut. (cr2)