U

kupasbengkulu.com, Kota Bengkulu – Memasuki tahun 2016 ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu belum bisa memastikan apakah akan ada atau tidak penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang lebih dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Provinsi Bengkulu.

Hal ini seperti diungkapkan Kabid Perencanaan dan Pengembangan Karir BKD Provinsi Bengkulu, Arna Mareta. Menurutnya kondisi saat ini jumlah pegawai sudah melebihi kapasitas atau overload. Diketahui, ada lebih dari 7 ribu ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, meskipun dengan kualifikasi yang belum sesuai.

“Di Provinsi Bengkulu sendiri belum pasti apakah ada penerimaan ASN atau tidak karena belum ada berita dari Kemenpan-RB. Tapi kalau melihat kondisi di Pemprov sebaiknya tidak dulu dilakukan karena pegawai sudah overload. Tapi kalau pun ada akan diumumkan serentak secara nasional,” ujar Arna, Kamis (07/01/2016).

Dia mengatakan beberapa posisi yang dimungkinkan seperti halnya dokter spesialis di RSUD yang masih banyak kurang. Penerimaan ASN ini pun dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendari Kemenpan-RB mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan serta kemampuan masing-masing daerah untuk menerima pegawai baru.

“Kalau pun ada penerimaan, kita lihat sesuai atau tidak latar belakang pendidikannya. Tidak asal menerima, semua harus sesuai bidang. Kalau kondisi sekarang overload tapi banyak tidak sesuai, ” katanya.

Tidak hanya itu, walaupun belum ada kejelasan tentang penerimaan ASN, beredar kabar bahwa sudah ada oknum-oknum yang siap menjadi calo. Arna mengatakan kemungkinan tersebut bisa saja terjadi karena oknum yang bersangkutan pastinya memiliki akses dalam proses penerimaan tersebut.

“Saya membenarkan calo-caloan itu memang ada meskipun sudah melalui sistem CAT. Oleh karena itu saya berharap kalau ada masyarakat yang ditawarkan untuk membayar, jangan mau. Kalau sudah terlanjur kembalikan saja uangnya. Karena kita menerima pegawai yang memenuhi kualifikasi. Daripada sudah terlanjur membayar tapi tetap tidak diterima pegawai akan membuat persoalan baru saja,” tegasnya.(val)