Lebong, kupasbengkulu.com – Rencana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tebo Emas Lebong yang menerima bantuan sebesar Rp 5 M tak serta merta diterima langsung oleh Dirut PDAM TTE, Sofyan Razik. Pasalnya bantuan berupa pemasangan 1000 sambungan PDAM itu dinilai tidak jelas dan persyaratannya pun hanya membebankan perusahaan.

Sofyan yang baru dilantik sebagai dirut PDAM TTE saat ini hanya berfokus pada memperbaiki manajemen perusahaan, penertiban administrasi dan sambungan PDAM. Dirinya menilai hal tersebut lebih dibutuhkan oleh perusahaan ketimbang harus mengurusi bantuan yang akan menambah pekerjaan.

“Iya, kabarnya ada bantuan dari negara tetangga yaitu Australia. Tapi saya tidak mau terlalu mengurus itu, karena persyaratannya tidak jelas. Jadi saya hanya fokus kepada memperbaiki manajemen perusahaan saja,” kata Sofyan.

Ditambahkan Sofyan, saat ini dirinya beserta karyawan PDAM tengah fokus mengusulkan Perda tentang organisasi PDAM yang menjadi dasar hukum berdirinya suatu perusahaan.

“Ada satu perda dan dua Perbup yaitu Perbup tentang dasar hukum tarif yang saat ini masih dalam tahap revisi satu lagi perbup tentang susunan organisasi dan uraian tugas PDAM. Semua itu sudah kita kerjakan dan Insya Allah besok sudah naik di bagian Hukum,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPRD Lebong, Teguh Raharjo EP. Atas nama DPRD Lebong, dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat dan instansi terkait untuk tidak terpengaruh dengan iming-iming bantuan dari luar negeri. Ia lebih menyarankan PDAM untuk membuat Rencana Strategis (Renstra) untuk penyertaan modal.

“Kalau bantuannya hanya Rp 5 M saja, saya rasa pemerintah masih sanggup untuk menyertakan modal. Apalagi dalam persyaratan untuk menarik bantuan tersebut PDAM harus membenahi infrastruktur PDAM itu sendiri. Nah kalau sudah bagus semua, apa lagi yang mau dibangun oleh dana tersebut,” ujar Teguh.

Kemudian, Teguh mengatakan ada hal terpenting yang harus segera dibenahi oleh PDAM. Untuk itu dirinya siap untuk membantu memberikan dana pendamping jika Renstra yang dibuat jelas prioritasnya seperti apa.

“Ketimbang menambah pekerjaan seperti itu, lebih baik PDAM membiat Renstra yang jelas prioritasnya,” demikian Teguh.(spi)