Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Ada yang menarik dalam acara Desminasi informasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerinta Kota Bengkulu, di hotel Nala Kota Bengkulu pada Selasa (15/09/2015). Pasalnya dalam acara tersebut adanya pemutaran film Prapradilan walikota Bengkulu Helmi Hasan dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan sosial.

Acara tersebut dihadiri oleh puluhan pejabat di kalangan Pemerintah Kota Bengkulu mulai dari lurah, camat sampai Kepala Dinas, serta pimpinan media yang ada di Bengkulu. Namun sayangnya Walikota Bengkulu, Helmi Hasan tak bisa hadir hingga Sekretaris Daerah Sekda Kota Bengkulu, Marjon yang harus membuaka acara tersebut.

“Walikota sebenarnya sangat ingin menghadiri kegitan ini, namun karena mau menghadiri kegiatan di Makasar maka beliau mohon izin tidak bisah hadir pada acara kali ini,” kata Marjon dalam sambutannya.

Tak lama Marjon menyampaikan kata sambutannya langsung membuka acara tersebut dan dilanjutkan dengan Doa dan penutup. sebelumnya dibubarkannya acara maka disiarkannya pemutaran film pendek tentang pra-peradilan, Kasus Bansos dan Edukasi Hukum Bagi penyelenggara Pemerintah dihadapan hadirin.

Dalam Film tersebut, diceritakan mulai dari Aksinya mahasiswa dari berbagai universitas dan aksi demo Pusat Kajian Korupsi (Puskaki) di depan Kantor Kejaksaan Negeri yang meminta pihak Kejari mengusut kasus Bansos. Selain demo itu ditampilkan aksi demo dari pihak pemerintah kota sendiri yang melakukan pembelaan terhadap Walikota.

Kemudian sesi selanjutnya film dokumenter tersebut menayangkan pemeriksaan Walikota mulai dari saksi hingga ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, cerita berlanjut ke segment sidang pra-peradilan Walikota Bengkulu, Helmi Hasan.

Selain menanyangkan film tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu mengadakan acara diskusi yang tentang Desminasi informasi Kebijakan Pembangunan Daerah. Pada Diskusi ini juga turut dihadiri oleh tiga pemateri, pemateri pertama Gushevilanti, membahas tentang literasi media dan komunikasi pembangunan, kedua Elektison Somi, memabahas tentang literasi mediia dan penanganan hukum berbasis kerarifan lokal dan Efendi, membahas tentang sebuah model resolusi konflik modal lokal di Bengkulu.(dex)