Beranda DAERAH BENGKULU SELATAN Proyek Gagal, Yadera : Kita Laporkan ke Penegak Hukum

Proyek Gagal, Yadera : Kita Laporkan ke Penegak Hukum

0
proyekkk
Proyek jalan Masat hingga Sebilo ini sudah dua kali dianggarkan namun tidak juga dikerjakan padahal uang muka cair 30 persen

Bengkulu Selatan, kupasbengkulu.com – Dari laporan realisasi fisik dan keuangan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkulu Selatan per 26 November 2014, disoroti Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) daerah ini.

Pasalnya, hingga tanggal 26 November, baru 29 proyek yang fisiknya tuntas 100 persen. Padahal, total kegiatan pada Bidang Bina Marga ada 69 paket pekerjaan. Artinya, realisasi fisik belum mencapai 50 persen dan serapan anggaran baru Rp 16 miliar dari total nilai kontrak Rp 54,7 miliar.

Bahkan, dalam laporan yang disampaikan Bidang Bina Marga tersebut terdapat 3 proyek yang sudah mendapatkan uang muka. Namun, realisasi fisiknya masih nol persen, yaitu proyek hotmix jalan objek wisata Pasar Bawah Cs, jalan Muara Pulutan-anjung Agung, dan Jalan Affan Bachsin II CS. Total proyek yang realisasi fisiknya nol persen itu ada 14 paket.

Selain tiga proyek tersebut, proyek yang ikut kecipratan uang muka 30 persen namun pekerjaannya fisiknya di atas nol sampai 30 persen ada 9, yaitu jalan lapen Desa Muara Payang Kecamatan Seginim, jalan lapen menuju TPA Kecamatan Kota Manna, jalan lapen Desa Padang Niur, jalan Desa Durian Sebatang, Jalan hotmix kelurahan Masat, jalan lapen Lubuk Ladung-Sp CPO, jalan lapen Desa Talang Tinggi, jalan hotmix Palak Siring-Bumi Agung, pembukaan jalan Gerak Alam.

”Jika merujuk pada laporan dan dengan sisa tahun anggaran segera berakhir dipastikan ada proyek yang putus kontrak dan gagal. Hal itu sungguh kita sesalkan, bahkan ada beberapa proyek yang kedua kalinya gagal,” ungkap Sekretaris Komisi C DPRD BS Yadera Suid.

Menindaklanjuti laporan tersebut, lanjut dia, pihaknya sudah mendatangi langsung kebeberapa lokasi proyek bina marga. Hasilnya, ada beberapa proyek yang diduga janggal dan bermasalah. Komisi C sendiri berencana melaporkan proyek tersebut pada penegak hukum secara kelembagaan.

”Proyek gagal, putus kontrak yang diduga bermasalah akan kita laporkan ke penegak hukum,” pungkas Yadera.(tom)