Senin, Mei 16, 2022

Samisake Berpotensi Bawa Walikota Berhadapan dengan Hukum

Baca selanjutnya

Prof. H. Juanda, SH, MHum
Prof. H. Juanda, SH, MHum

kupasbengkulu.com – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Bengkulu (UNIB), Prof. H. Juanda, SH, MHum, mengungkapkan terkait pelanggaran Perda Samisake yang dilakukan Walikota Bengkulu, Helmi Hasan, berpotensi membawanya berhadapan dengan hukum.

Sebelumnya, dalam Perda Samisake tertulis bahwasannya pendistribusian dana Samisake harus melalui rekening bank, yang dalam hal ini adalah Bank Bengkulu. Namun dalam pelaksanaanya, Walikota menyerahkan dana tersebut secara langsung kepada penerima.

“Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah tentu yang menjadi pedoman pertama adalah aturan, yang mana aturan tersebut harus diikuti oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Ketika ada kebijakan yang di luar aturan, jelas hal tersebut dikatakan menyalahi aturan,” ujar Prof. Juanda, Senin (30/06/2014).

Dilanjutkan Prof. Juanda, ketika suatu kebijakan menyalahi aturan maka bisa dikatakan hal tersebut melawan hukum. Dan apabila setelah ditelusuri lebih jauh nantinya ada efek yang lebih luas dan merugikan keuangan negara, menguntungkan orang lain atau diri sendiri, termasuk merugikan masyarakat, maka tentu yang bersangkutan akan berhadapan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

“Kalau misalnya dalam kasus seperti Samisake tidak dilakukan secara prosedural, jelas ini menyalahi aturan. Ketika nanti terindikasi uangnya atau tindakannya ini merugikan banyak pihak, jelas pihak-pihak yang terkait di sini akan berhadapan dengan hukum,” lanjutnya.

Prof. Juanda menambahkan, seharusnya pemerintah yang lebih paham akan hal ini tidak boleh main-main dengan aturan. Diungkapkannya, saat ini paradigma hukum dan masyarakat sudah berbeda, bagaimana pemerintah menjalankan roda pemerintahan secara bersih, tidak KKN, serta good governance (tata pengelolaan pemerintah yang baik).

“Ini patut diperbaiki serta patut diselidiki oleh aparat penegak hukum. Takutnya terindikasi merugikan keuangan negara dan terbukti melawan hukum. Saatnya kita tidak boleh lagi bermain-main dengan suatu kebijakan yang salah, yang tidak berdasarkan aturan,” katanya lagi.

“Tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh didiamkan oleh penegak hukum serta media massa. Ini harus dituntaskan secara hukum,” pungkasnya.(val)

Masuk Masjid Bayar Rp5 Ribu, Mantan Bupati Pessel: Ini Memalukan

Kupas News, Pesisir Selatan - Memalukan. Itulah kata menohok yang keluar dari bibir mantan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, setelah menanggapi unggahan video salah satu...

Wanita Penyuka Sesama Jenis Cabuli Temannya Sendiri

Kupas News, Bengkulu Utara - Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara mengamankan 1 orang warga Bengkulu Utara terduga pelaku tindak pidana pencabulan terhadap...

Tahun Depan RSUD M. Yunus Sediakan Program Kesehatan Jantung

Kupas News, Bengkulu - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui RSUD M Yunus Bengkulu berkomitmen, di tahun 2024 siap melayani pasien penyakit jantung (kardiovaskular) secara...

Pembangunan Gedung Utama Polda Bengkulu Dilanjutkan

Kupas News, Bengkulu - Polda Bengkulu menggelar tasyakuran doa bersama pengembangan gedung utama Mapolda Bengkulu, Jumat (13/05). Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen...

Mulai Besok Sistem akan Potong Gaji ASN yang Bercerai

Kupas News, Bengkulu - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama Ketua Pengadilan Agama Bengkulu dan Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Pertukaran data...

Terbaru