Kupas News, Bengkulu Selatan – Diruang kerjanya, Selasa, Sekretaris Daerah (Sekda) Sukarni Dunip pimpin rapat pembahasan atas rekomendasi Kemenpan RB tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemkab Bengkulu Selatan (14/06).
Sekda Sukarni mengungkapkan bahwa untuk memahami poin-poin penilaian terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan perlu dilakukan. Hal ini dinilai Sukarni agar segera diperbaiki jika terdapat kekurangan.
Menurutnya, dari hasil uraian umum penilaian terhadap RPJM dalam menunjang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 masih terdapat beberapa kekurangan.
“Diantaranya adalah belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi pada tahun 2020, sehingga belum terjadi peningkatan nilai LAKIP secara signifikan, perencanaan kinerja masih terdapat rumusan tujuan sasaran strategis yang bersifat kegiatan dengan output yang belum merumuskan kinerja yang berorientasi pada hasil, penetapan program dan kegiatan, dokumen perencanaan belum sepenuhnya terdapat rencana aksi, penjabaran kinerja dari level yang paling tinggi hingga ke level jabatan paling rendah belum menggambarkan penjabaran kinerja kepala daerah,” kata Sukarni.
Dari beberapa poin tersebut ditegaskan Sukarni, untuk diklarifikasi dan diidentifikasi bersama ke pihak yang memberikan penilaian untuk mengetahui secara rinci dimana letak kekurangan dan kelemahan pada tahun ini.
Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemkab Bengkulu Selatan, Kemenpan RB merekomendasikan beberapa hal diantaranya adalah penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, indikator, menyempurnakan perencanaan kinerja pada level OPD.
“Saya minta untuk segera dipersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan segala kelengkapannya, termasuk dokumen-dokumen pendukung yang sudah kita punya terkait dengan perencanaan kinerja, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan,” pungkasnya.(ADV)
Editor: Benny Benardie