kupasbengkulu.com – Terkait rencana pemanggilan Bupati Bengkulu Selatan Kejaksaan Negeri (Kejari) Manna, terkait temuan deposisi realisasi pencairan dana Kegiatan TP PKK Tahun Anggaran 2012, yang dititipkan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Bengkulu Selatan, enggan ditanggapi Bupati Bengkulu Selatan, Reskan E Awaluddin.
(Baca juga : Dugaan Korupsi TP PKK, Kejari Manna “Lirik” Bupati)
Saat ditanya kupasbengkulu.com, Rabu (1/10/2014) Reskan E Awaludin, yang akrab dipanggil Pak Bowo ini ‘No Comment’ mengenai persoalan itu.
”Tak mau lah saya menjawab dan mengomentarai hal itu,” elak Reskan, Rabu (1/10/2014).
”Kalau masalah deposisi, setiap pencairan uang ada deposisi dari bupati. Tapi setiap deposisi itu pasti ada telaah, misalnya pelajari dan lakukan sesuai aturan atau realisasikan sesuai aturan. Kasus PKK itu bukan korupsi hanya saja ada kesalahan teknis saat penganggaran dan dianggap tidak ada kegiatan karena uang sudah dikembalikan,” ujar Reskan.
Sebelumnya, Ketua Tim Penyidik Dugaan Korupsi TP PKK Zondrafia mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengantongi bukti deposisi dari bupati, sehubungan dengan permohonan realisasi pencairan dana kegiatan PKK, yang dititipkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BS BPPKB.
Sejauh mana deposisi ini mempengaruhi realisasi pencairan dana TP PKK yang diduga menyebabkan kerugian negara, jaksa berencana memanggil Bupati Bengkulu Selatan.(tom)