ilustrasi pungli

Bengkulu Selatan, kupasbengkulu.com – Informasi yang kencang berhembus mengenai pungutan liar (pungli) yang dialami para guru Paud se Kabupaten Bengkulu Selatan, membuat Wakil Bupati setempat, Gusnan Mulyadi, memerintahkan agar para guru Paud berani membeberkan tentang kebenaran kabar tersebut.

“Saya minta seluruh guru Paud kompak memberikan pernyataan tertulis yang disampaikan langsung kepada saya dan pak bupati. Jika memang benar informasi itu, kita akan bawa ke ranah hukum,” tegas Gusnan.

Sebelumnya, seorang guru Paud, NA, membeberkan bahwasannya pungli diduga dilakukan secara struktural. Pungli ini sudah terjadi sejak tahun 2015 lalu, di mana sebelumnya dilakukan pemotongan insentif guru Paud senilai Rp 100 ribu per orang. Namun belakangan, diubahlah dengan bahasa pemberian sukarela senilai Rp 50 ribu saat pengambilan uang di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

“Parahnya lagi ada yang mengatakan sumbangan itu untuk saya dan pak bupati. Saya harap permasalahan ini segera diselesaikan karena kami tidak pernah melakukan atau memberi perintah oknum untuk memotong hak para guru Paud,” lanjut Gusnan.

Tidak hanya itu, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pun kabarnya juga ikut dipangkas. Meski harus menyetorkan uang hingga jutaan rupiah, namun para guru maupun kepala sekolah (Kepsek) tidak berani untuk menyampaikan hal tersebut ke muka publik. Sebab jika itu dilakukan, lembaganya terancam masuk daftar hitam dan tidak akan diberikan bantuan lagi dalam bentuk apapun.

Menanggapi hal itu, Kabid Diklus, Iwan Darmawan, membantah kabar tersebut. Dia menegaskan pihaknya tidak pernah memberi perintah kepada siapapun untuk melakukan pungli.

“Saya tidak pernah menyuruh siapapun melakukan pungli. Sebelumnya pun kita sudah mengecam keras hal ini. Saya pernah tegaskan kalau ada yang mau memotong insentif para guru, jangan diberikan. Karena saya tahu risikonya akan seperti apa nantinya,” tegasnya. (ade)