pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Provinsi Bengkulu, Rabu (13/04/2016).

kupasbengkulu.com – Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, mengatakan kondisi masyarakat Bengkulu saat ini tidak bisa menunggu realisasi visi misinya sebagai gubernur terpilih baru dijalankan pada tahun 2017 mendatang.

Visi misinya diharapkan mampu diwujudkan di tahun 2016 ini dalam masa 100 hari kerja pertama.

“Masyarakat tidak bisa menunggu sampai 2017. Mereka butuh realisasi di tahun 2016 ini juga karena kepala daerah terpilih harus mampu menunjukkan kiprahnya dalam waktu 100 hari setelah dilantik,” ujar gubernur dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Provinsi Bengkulu, Rabu (13/04/2016).

Dia mengatakan ada tiga aspek yang sangat mempengaruhi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Ketiga aspek tersebut mengacu pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

Menurut gubernur, persoalan tengah dihadapi saat ini yang menyebabkan Provinsi Bengkulu tidak banyak mengalami perubahan adalah karena minimnya infrastruktur di provinsi ini. Diketahui berdasarkan hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), APBD Provinsi Bengkulu merupakan APBD yang paling tidak pro rakyat, berada di urutan 34 dari 34 provinsi yang ada.

“Kami membutuhkan bimbingan dan arahan dari pemerintah pusat untuk mengoreksi ini secara langsung. Visi misi kepala daerah terpilih juga diharapkan mampu mengkoreksi program-program yang telah ditetapkan dalam perda APBD 2016,” lanjutnya.

Gubernur menambahkan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, sebesar 20 persen anggaran harus difokuskan pada urusan pendidikan, minimum 30 persen masalah infrastruktur, sementara sisanya dibagikan kepada SKPD berdasarkan skala prioritas yang mengarah pada upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Gubernur juga memaparkan, berdasarkan data statistik, dari 1.533 desa/ kelurahan di Provinsi Bengkulu, sebanyak 670 desa atau sekitar 48 persen desa dalam kondisi tertinggal. Sementara dari 1.728 KM jalan provinsi, sekitar 80 persen dalam kondisi rusak.

Untuk mewujudkan Bengkulu cerdas, pemerintah harus mewujudkan akses pelayanan terbaik yang berkualitas dan merata bagi masyarakat. Namun sampai sekarang sulit bagi pemerintah untuk melakukan persebaran guru yang baik. Begitu juga dalam bidang kesehatan, masih sulit menyebar tenaga kesehatan handal hingga ke daerah terpencil.

“Desa-desa tertinggal tidak punya jalan aspal mulus, artinya aksesibiliti tidak baik. Listrik tak ada, di beberapa desa juga ternyata ada yang masih belum punya SD. Begitu juga di kecamatan, ternyata masih ada yang belum punya SMA. Bagaimana kita bisa mewujudkan wajib belajar 9 tahun dengan kondisi seperti ini,” tandasnya. (val)