Sabtu, Desember 10, 2022

Dewan Dukung Rencana Penambahan OPD Baru di Mukomuko

Baca selanjutnya

Kupas News, Mukomuko – Rencana perombakan dan pembentukan Perangkat Daerah (PD) baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko mendapat dukungan Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko.

Dikatakan Ketua DPRD Mukomuko M Ali Saftaini, pembentukan PD baru tujuan utamanya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Untuk itu dirinya mendukung penuh rencana tersebut.

“Kami secara kelembagaan tidak ada masalah dengan rencana perombakan nomenklatur OPD tersebut. Mengingat hal ini adalah bagian dari perintah aturan yang lebih tinggi juga erat kaitannya dengan pelayanan. Harapannya, dengan perombakan ini pelayanan publik di Kabupaten Mukomuko dapat lebih maksimal,’’ begitu kata M. Ali Saftaini di ruang kerjanya, Selasa (20/09).

Menurutnya, penambahan perangkat daerah ini bagian dari upaya untuk memaksimalkan kinerja bidang pelayanan publik, pembangunan, administrasi keuangan dan serapan anggaran pemerintah daerah.

Kendati demikian, kata M Ali Saftaini, konsekuensi baru bakal muncul seperti pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran tambahan untuk operasional dan rutin.

Ia menegaskan, berkaitan dengan pengalokasian anggaran itu tidak ada masalah. Hanya saja, Ali berharap dalam pembentukan OPD baru harus benar-benar efektif dan efisien sesuai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

‘’Nantinya bakal ada dana rutin yang harus di persiapkan untuk berdirinya sebuah OPD. Walaupun masih dalam bentuk bidang, tetap posisinya butuh anggaran,’’ kata dia.

Selain itu, terkait rencana penambahan OPD masih sebatas koordinasi, lanjut Ali, secara resmi eksekutif belum menyampaikan rancangan produk hukum daerah berkenaan dengan rencana tersebut.

‘’Ini akan diresemikan setelah melalui agenda Raperda perubahan yang disampaikan ke dewan terkait apa saja OPD baru yang akan diusulkan,’’ tutupnya. (Adv-And)

KUHP Tidak Berlaku untuk Kegiatan Kemerdekaan Pers

Kupas News, Jakarta - Walaupun Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan DPR menjadi UU KUHP,  khusus untuk pelaksanaan kemerdekaan pers...

Komisi XI DPR RI dan BI Sosialisasikan Transaksi Digital QRIS di Rejang Lebong

Kupas News, Rejang Lebong –  Anggota Komisi XI DPR RI Susi Marleny Bachsin bersama Bank Indonesia (BI) kembali melakukan Sosialisasi dan Edukasi Quick Response...

Janda Miliki Anak Sakit di Kepahiang Terima Bantuan Bedah Rumah

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan bedah rumah program Baznas di Desa Kandang, Seberang Musi, Kepahiang, Rabu, 7 Desember 2022,...

Problem Solving Kepolisian Mediasi Dua Perempuan Terlibat Kasus Penganiayaan

Bhabinkamtibmas Polsek Taba Penanjung saat menggelar kegiatan problem solving kepolisian, Rabu, 7 Desember 2022, Foto: Dok Kupas News, Bengkulu Tengah - Mencoba melakukan mediasi sebagai...

Bea Cukai Musnahkan Barang Milik Negara Hasil Penindakan KPPBC TMP C Bengkulu

Kepala Bea Cukai Provinsi Bengkulu Ardhani Naryasti bersama perwakilan instansi terkait saat melakukan pemusnahan barang milik negara, di Kantor Bea Cukai provinsi Bengkulu, Kamis,...
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Terbaru