Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Pengamat Politik, Heri Budianto, mengatakan sebaiknya Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkumham) jangan dulu mengambil keputusan apapun terkait legitimasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, yang diajukan oleh kubu Aburizal Bakrie maupun kubu Agung Laksono. Hal ini menurutnya hanya akan membuat pemerintah terseret arus politik dan akhirnya salah mengambil keputusan.
“Sekarang masing-masing kubu berusaha meyakinkan pemerintah bahwa mereka lah yang paling legitimate (sah-red) dengan melaporkan kepada Kemenkumham. Saya memberikan perhatian khusus kepada pemerintah, jangan sampai pemerintah terseret arus lalu kemudian mengambil salah langkah dalam menentukan mana kubu yang paling legitimate,” kata Heri, Selasa (09/12/2014).
Menurut Heri, langkah yang tepat adalah Kemenkumham tidak segera mengambil langkah cepat, seperti yang dilakukan ketika mengesahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena itu akan menjadi kesalahan fatal (blunder) politik bagi pemerintah.
“Pemerintah harus netral, tidak boleh berpihak kepada salah satu kubu. Caranya, pemerintah mengeluarkan atau menyurati Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Golkar untuk menyelesaikan melalui Mahkamah Partai. Forum Mahkamah Partai merupakan cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik internal di tubuh Golkar,” lanjut Heri.
Lebih lanjut menurutnya jika melalui Mahkamah Partai tidak juga terselesaikan, maka Partai Golkar bisa menyerahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Kalau melalui Mahkamah Partai juga buntu, serahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, ini agar pemerintah tidak terseret terlalu jauh,” pungkas Heri. (val)