Lenny Hidayat (foto : tribunnews)

jakarta, kupasbengkulu.com- Berdasarkan laporan penelitian Indonesia Governance Index (IGI) oleh lembaga partnership beberapa waktu yang lalu terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma, Provinsi Bengkulu terburuk dalam rangking indeks tata kelola.

Menurut Peneliti IGI, Lenny Hidayat, seperti dikutip dari pikiran rakyat online, rangking indeks tata kelola didasarkan pada penilaian terhadap 89 jenis data dari 30 jenis dokumen (DDA, APBD, RKA, LKPJ dan lain-lain). Dokumen tersebut diakses di 16 SKPD, serta persepsi dari 20 para ahli di masing-masing daerah.

“Hasilnya menunjukkan bahwa Kabupaten Indramayu berada di peringkat 23 dari 34 Kabupaten/Kota. Secara peringkat, bukan yang terburuk, karena yang terburuk adalah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu,” katanya, saat memberikan klarifikasi kepada rombongan Pemkab Indramayu terhadap hasil penelitiannya, Senin(20/10/2014).

Dia menambahkan, rangking IGI tingkat kabupaten/kota hanya berlaku pada 34 wilayah yang menjadi sampel dan tidak bisa digeneralisasi ke seluruh kabupaten/kota yang jumlahnya lebih dari 500 kabupaten/kota.

Beberapa kelemahan di Indramayu, menurut dia, adalah lemahnya transparansi di Pejabat Politik, partisipasi di Birokrasi, akuntabilitas di Masyarakat Sipil, dan transparansi di Masyarakat Ekonomi.

“Jadi, rendahnya nilai tata kelola pemerintahan Indramayu dipengaruhi tidak hanya oleh pemerintah saja, melainkan juga masyarakatnya. Namun titik lemah Indramayu adalah di transparansi, baik pejabat politik, birokrasi dan masyarakat ekonomi,” ujarnya.

Lenny juga menyebutkan, selain kelemahan salah satu kelebihan dari Indramayu adalah Rasio bansos/hibah yang tergolong tinggi dengan angka 9.72.

Namun, hal tersebut harus disertai riset dampak untuk menguji efektivitas dana hibah dan bansos.

Direktur Eksekutif Partnership, Wicaksono Sarosa mengatakan, IGI adalah upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Pengukuran didasarkan pada kinerja empat arena, yakni Pejabat Politik (anggota DPRD, Kepala Daerah), Birokrasi, Masyarakat Sipil, dan Masyarakat Ekonomi.

“IGI telah dilakukan sebanyak tiga kali, tahun 2008, dan 2012 di 33 provinsi, dan 2014 di 34 Kabupaten/Kota dan sangat menjaga independensi dari riset ini,” tuturnya. (**).

sumber : pikiran rakyat online

Berikut hasil indeks tata kelola IGI tahun 2014 di 34 Kabupaten/Kota:

1. Kota Yogya, DIY (6,85)
2. Kota Semarang, Jateng (6,30)
3. Kab. Gunung Kidul, DIY (6,09)
4. Kab. Banda Aceh, Aceh (6,08)
5. Kab. Siak, Riau (5,92)
6. Kab. Ogan K.Ulu, Sumsel (5,59)
7. Kab. Tanah Datar, Sumbar (5,25)
8. Kab. Bitung, Sulut (5,24)
9. Balikpapan, Kaltim (5,04)
10. Kab. Karangasem, Bali (5,01)
11. Kab. Lombok Utara, NTB (4,99)
12. Kota Ambon, Maluku (4,93)
13. Kota Ternate, Malut (4,90)
14. Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi (4,89)
15. Kota Tarakan, Kaltara (4,87)
16. Kab. Mamuju, Sulbar (4,84)
17. Kab. Timor Tengah Utara, NTT (4,75)
18. Kota Pontianak, Kalbar (4,74)
19. Kab. Bangka Selatan, Babel (4,71)
20. Kab. Enrekang, Sulsel (4,69)
21. Kota Tanjung Pinang, Kepri (4,66)
22. Kab. Lampung Barat, Lampung (4,64)
23. Kab. Indramayu, Jabar (4,62)
24. Kota Tangerang Selatan, Banten (4,59)
25. Kab. Banjar, Kalsel (4,53)
26. Kab. Kolaka, Sultra (4,52)
27. Kab. Gorontalo, Gorontalo (4,50)
28. Kab. Sigi, Sulteng (4,36)
29. Kab. Deli Serdang, Sumut (4,27)
30. Kab. Sampang, Jatim (4,02)
31. Kab. Pulang Pisau, Kalteng (3,99)
32. Kab. Manokwari, Papua Barat (3,94)
33. Kota Jayapura, Papua (3.93)
34. Kab. Seluma, Bengkulu (Datanya tidak dapat diakses)

sumber :tribunnews