Selasa, Agustus 16, 2022

Ketua Komisi I Sesalkan PT. Pamor Ganda Melanggar Kesepakatan

Baca selanjutnya

Kupas News, Bengkulu – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler meminta para pihak patuhi kesepakatan yang telah ditandatangani bersama terkait konflik warga Bengkulu Utara dengan PT. Pamor Ganda. Hal itu menyusul belum dibebaskanya 5 orang warga Bengkulu Utara yang ditahan beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Dempo, pada Selasa, 26 Juli 2022 lalu, seluruh pihak terkait telah menandatangani nota kesepakatan bersama yang langsung difasilitasi oleh gubernur. Bahkan gubernur pun ikut menandatangani kesepakatan tersebut. Salah satu poin dari kesepakatan itu adalah upaya hukum restorative justice kepada 5 orang warga yang sampai saat ini masih ditahan.

“Kesepakatan poin 2 yang saya baca jelas mengatakan, dalam tempo 2 hari saudara-saudara kita yang saat ini masih ditahan akan dibebaskan melalui mekanisme restorative justice. Namun, sampai hari ini, informasi yang kami terima dari teman-teman LIRA, kelima saudara kita itu belum dibebaskan” kata politisi PAN ini, Kamis, (28/07)

Dempo menyebut, pihak PT. Pamor Ganda harus menjadi pihak yang paling proaktif mengawal kesepakatan agar konflik tidak kembali merebak luas. Apabila pihak perusahaan abai, artinya PT. Pamor Ganda memang tidak memilki niat untuk menghadirkan investasi yang sehat.

“Berkali-kali saya tegaskan, kami warga Bengkulu tidak menolak investasi apalagi anti investasi tapi dengan catatan patuh hukum, bermanfaat untuk warga kami. Nah kalu begini, apa yang warga dapatkan, yang ada perusahaan ini nampak arogan,” sesalnya.

“Sekali lagi mari kita sama-sama mengedepankan azas kemanusiaan bukan insting emosi, 5 orang warga kita itu meninggalakan anak istri bahkan 2 orang itu ibu-ibu, kalau sampai nanti pukul 00.00 belum bebas artinya perusahaan melanggar kesepakatan yang mereka buat sendiri,” tegas Dempo.

Sementara menurut Gubernur LIRA Bengkulu, Magdalena Mei Rosha, sampai dengan saat ini 5 orang warga yang ditahan belum dibebaskan. Pihaknya telah berupaya melakukan berbagai cara namun belum ada kepastian kapan warga akan bebas.

Berikut 6 poin kesepakatan warga Desa Penyangga Bengkulu Utara dengan PT. Pamor Ganda:

  1. Proses perizinan PT. Pamor Ganda telah sesuai dengan aturan, terhadap kewajiban plasama akan ditelusuri oleh tim teknis yang terdiri dari PT. Pamor Ganda, LIRA, BPN Bengkulu Utara, dan pihak Kepolisian
  2. Proses hukum terhadap masyarakat yang ditahan kepolisian (Polres dan Polda) akan diselesaikan dengan mekanisme restoratif justice paling lambat dalam waktu 2 hari oleh Kapolres Bengkulu Utara
  3. Usulan warga terhadap kebutuhan pemukiman, pemakaman, dan tanah kas desa agar diusulkan secara tertulis oleh kepala desa bersama perangkat melalui musyawarah mufakat masing-masing desa, ditujukan kepada perusahaan, bupati Bengkulu Utara dan Gubernur Bengkulu.
  4. Pihak perusahaan akan memenuhi ketentuan sepadan jalan sepadan sungai, dan sepadan pantai
  5. Pihak perusahaan akan membuka akses jalan kepada masyarakat dengan syarat masyarakat tidak mengganggu aktifitas perusahaan.
  6. Perusahaan berkewajiban memenuhi permohonan di atas dan aktivitas perusahaan dapat kembali berjalan sebagaimana agenda normal.

Editor: Alfridho Ade Permana

Harga Sawit Merangkak Naik, Cangkang Sawit Jadi Nilai Tambah

Kupas News, Bengkulu – Harga Tandan Buah Segar (TBS) di Provinsi Bengkulu ditetapkan terendah Rp1.511 dan Harga Tertinggi Rp2.020 per Kg dengan toleransi harga...

Keluarga Korban Sodomi Polisikan Oknum Pensiunan ASN

Kupas News, Rejang Lebong – Unit Reskrim Polsek Bermani Ulu Polres Rejang Lebong menangkap seorang oknum pensiunan Aparatur Sipil Negera (ASN) di Kabupaten Rejang...

Kanwil Kemenkumham Bengkulu Sosialisasikan Kekayaan Intelektual Manusia

Kupas News, Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Provinsi Bengkulu Erfan mengatakan, kekayaan intelektual adalah hak yang...

54 Paskibraka Bengkulu Siap Kibarkan Merah Putih 17 Agustus Besok

Kupas News, Bengkulu – Setelah melalui seleksi dan pemusatan latihan, sebanyak 54 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dikukuhkan Gubernur Rohidin...

Garda Rafflesia Minta APH Usut Proses Lelang Puskesmas Pondok Suguh

Kupas News, Bengkulu – Proses lelang Renovasi-Penambahan Ruang Persalinan Puskesmas Pondok Suguh Tahun 2022 di Dinas Kesehatan Mukomuko turut menjadi perhatian aktivis lembaga swadaya...

Terbaru