nasional, kupasbengkulu.com – Mantan Menteri Kelautan RI, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, mengatakan program pemerintah RI dalam bidang kelautan dan perikanan saat ini masih berpusat pada fungsi pengendalian atau rem saja. Dikhawatirkan Indonesia bukan menjadi poros maritim, melainkan melakukan suatu pemborosan.
Disebutkannya, inti dari poros maritim adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi serta menjalankan fungsi pengawasan dan kemudi terhadap aturan-aturan yang ada. Jika pemerintah hanya sibuk mengurusi pengawasan, akan menghabiskan banyak anggaran.
“Kita ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tapi yang harus kita utamakan adalah pertumbuhan ekonomi dulu, baru setelah itu kita bisa rem sana rem sini. Karena untuk melakukan pencegahan itu kan butuh biaya besar, jangan malah jadi hutang melulu. Nanti bukannya jadi poros, malah jadi boros,” terang Rokhmin, Selasa (03/02/2015).
Rokhmin menyebutkan ada 11 sektor ekonomi kelautan, di antaranya perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut, industri dan jasa maritim, sumber daya wilayah pulau kecil, coastal forestry (hutan mangrove), serta non-conventional resources.
Total potensi ekonomi untuk sebelas sektor kelautan tersebut di Indonesia sekitar 1,2 triliun dollar Amerika, atau tujuh kali lipat APBN 2015, atau 1,2 PDB nasional saat ini. Dari sektor kelautan pun dapat menciptakan lapangan kerja untuk 40 juta orang, atau sepertiga total angkatan kerja Indonesia.
“Dapat diasumsikan berdasarkan data tahun 2012, nilai produksi perikanan Provinsi Bengkulu Rp 847.432.417.000, dengan jumlah nelayan 24.691 orang. Artinya pendapatan seorang nelayan yang notabene adalah kepala keluarga Rp 34,32 juta per tahun,” kata Rohkmin.
“Kalau diasumsikan dari nilai tersebut sebesar 50 persen untuk biaya melaut termasuk over head cost (bunga dan penyusutan aset) dan 30 persen merupakan pendapatan nelayan, maka nelayan mendapatkan Rp 17,16 juta/ nelayan/ tahun atau Rp 1,43 juta/ nelayan/ bulan,” lanjutnya.
Disebutkannya lagi, jika terlebih dahulu pemerintah membangun industri kapal, maka secara tidak langsung akan mendongkrak tiga industri lainnya, seperti industri metalurgi, elektronik, dan teknologi.
“Sebaiknya kita memikirkan dari aspek ekonomi dulu. Kita bangkitkan industri perkapalan di Indonesia untuk menghasilkan income sebanyak-banyaknya,” pungkas Rokhmin.(val)